Safahadtech

Category: Politik

  • Profil Ajudan Prabowo Mayor Teddy, Jebolan Sekolah Pasukan Elite AS

    Ajudan Menteri Pertahanan yang juga calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto, Mayor Inf Teddy Indra Wijaya menjadi sorotan lantaran hadir dalam debat capres yang digelar KPU beberapa waktu lalu.
    Mayor Teddy saat debat pertama capres di Gedung KPU, pekan lalu. Teddy adalah ajudan pribadi capres Prabowo Subianto. (CNN Indonesia/ Adhi Wicaksono)
    SAFAHAD Technology – Ajudan Menteri Pertahanan yang juga calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto, Mayor Inf Teddy Indra Wijaya menjadi sorotan lantaran hadir dalam debat capres yang digelar KPU beberapa waktu lalu.

    Dalam sejumlah video dan foto beredar, Teddy terlihat duduk dalam barisan pendukung Prabowo. Ia tampak mengenakan pakaian dengan warna yang sama dengan pendukung Prabowo.

    Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Laksamana Muda Julius Widjojono mengatakan kehadiran Teddy dalam acara itu karena melekat ikut agenda Prabowo.

    Julius menyebut Teddy tidak mewakili institusi TNI. Selain itu, kehadiran Teddy juga dinilai bukan karena kepentingan pribadi.




    “Dia hanya ajudan yang mengikuti kegiatan Menhan. Tidak mewakili institusi TNI atau kepentingan pribadi. Ajudan melekat ikut kegiatan Menhan,” kata Julius lewat pesan singkat, Senin (18/12).

    Menurutnya, akan berbeda jika Teddy atau prajurit aktif lainnya karena kehendak sendiri ikut berkampanye. Ia juga berkata akan salah jika Teddy menggunakan seragam militer saat itu.

    “Seperti saya tulis, kehadirannya tidak mewakili institusi TNI atau pribadi yang ikut berpolitik, yang bersangkutan hanya memposisikan dirinya sebagai ajudan, tidak lebih,” ujar Julius.

    Selanjutnya, seperti apa sosok Teddy?

    Lalu, seperti apa sosok Teddy?

    Berdasarkan sejumlah sumber, Teddy merupakan jebolan Akademi Militer tahun 2011. Ia lulusan SMA Taruna Nusantara, Magelang, Jawa Tengah.

    Saat berpangkat Letnan Satu (Lettu), Teddy terpilih dalam seleksi untuk menjadi asisten ajudan Presiden Jokowi. Siaran pers Pusat Penerangan TNI menjelaskan, Teddy menjadi asisten ajudan Presiden Jokowi pada 2014 hingga 2019.

    Pada 2020, seperti dikutip dari situs resmi TNI AD, Teddy yang saat itu berpangkat Kapten berhasil meraih tab ranger, yang menandakan ia berhasil meraih kualifikasi Pasukan Elite US Army Ranger.

    Saat itu, Atase Militer Darat RI untuk Amerika Serikat, Kolonel Inf Hendri mengatakan Ranger School adalah program sekolah pasukan paling elite di Angkatan Darat AS untuk menghasilkan lulusan US Army Ranger bagi Resimen Ranger – ke 75.

    Dalam Ranger School yang diikuti Teddy, ada 412 siswa US Army dan 6 siswa negara asing (Jerman, Ukraina, Indonesia, Arab Saudi, Kanada, Belanda).

    Mereka dites meliputi kemampuan individual dalam fisik, navigasi darat, Ranger Tactical Test yang diuji dalam tahap RAP Week, serta penilaian Leadership in Patrol, Peer evaluation

    Selanjutnya, Halaman 3

    “Siswa yang tidak memenuhi standar akan langsung di drop/dikeluarkan pada setiap harinya, recycle atau mengulang tahap sebelumnya, ataupun mengulang dari hari pertama yaitu Day 0,” kata Hendri saat itu.

    Perwira TNI AD lainnya yang berhasil lulus Ranger School seperti Teddy ini di antaranya adalah Jenderal (Purn) Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Letjen (Purn) Hotmangaraja Panjaitan, Letjen (Purn) Nugroho Widyatomo, Letjen (Purn) Syaiful Rizal, serta beberapa perwira muda lain.

    Sejak 2020, prajurit dari satuan Komando Pasukan Khusus (Kopassus) ini kemudian menjadi ajudan Menhan Prabowo Subianto.

    Dalam satu kesempatan, Prabowo pernah menyinggung soal Teddy yang akhirnya menjadi ajudannya. Saat itu, Prabowo tengah berpidato selama puluhan menit dalam acara doa bersama yang digelar di Lebak, Banten.

    Prabowo lalu minta izin untuk menghentikan pidatonya lantaran telah dipelototi oleh ajudannya. “Saudara-saudara, saya sudah dipelototin oleh ajudan saya. Berdiri di depan saya ini matanya melotot,” kata Prabowo.

    Ia mengatakan Teddy dulu adalah ajudan Presiden Jokowi yang kini ditugaskan menjadi ajudannya. “Dulu beliau ini ajudannya Pak Jokowi, tapi Pak Jokowi entah punya niat baik kepada saya, ajudannya ini dikasih ke saya,” katanya.

    Sumber: https://www.cnnindonesia.com/nasional/20231219072801-20-1038997/profil-mayor-teddy-ajudan-prabowo-jebolan-sekolah-pasukan-elite-as

  • Presiden Jokowi Pakai Dasi Kuning Punya Arti Penting bagi Golkar

    Dasi kuning yang dipakai Presiden Joko Widodo saat hendak terbang ke Jepang untuk menghadiri sejumlah agenda kenegaraan dimaknai sebagai kode dukungan untuk Partai Golkar.
    Presiden RI, Joko Widodo menggunakan dasi warna kuning sesaat sebelum bertolak ke Jepang, Sabtu (16/12)/Net
    SAFAHAD Technology – Dasi kuning yang dipakai Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat hendak terbang ke Jepang untuk menghadiri sejumlah agenda kenegaraan dimaknai sebagai kode dukungan untuk Partai Golkar.

    Ketua DPD Golkar Maluku Utara, Alien Mus mengatakan, kode-kode seperti ini memang kerap muncul menjelang momentum Pemilu 2024 dan masa kampanye.

    “Bapak Presiden (Jokowi) memberikan pesan warna saat moment pemilu sedang berlangsung. Dasi kuning bersamaan masa kampanye menjadi kode atau blessing Bapak Presiden untuk mendukung kemenangan Partai Golkar,” tutur Alien Mus dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (16/12).




    Kode dukungan tersebut makin diperkuat saat mencerna respons Presiden Joko Widodo saat disinggung soal makna penggunaan dasi kuning tersebut.

    Menurut anggota Komisi IV DPR ini, warna kuning melekat dan menjadi identitas Partai Golkar. Partai yang dipimpin Ketum Airlangga Hartarto ini mendapat nomor urut 4 di Pemilu 2024.

    “Ini menambah semangat kader Golkar atas sinyal yang diberikan Bapak Presiden. Kuning identik dengan partai yang dipimpin Ketum kami, Bapak Airlangga Hartarto,” ujar Alien Mus.

    Selanjutnya, Halaman 2

    Di sisi lain, Alien Mus meminta kepada seluruh kader Beringin makin terpacu memenangkan Golkar di Pemilu 2024 dengan kode-kode yang diberikan Presiden Jokowi.

    “Baru kasih kode kuning saja, kader di akar rumput senang. Apalagi kalau Bapak Presiden benar-benar mendukung target kemenangan Partai Golkar di Pileg dan Pilpres 2024,” tandasnya.

    Penggunaan dasi kuning memang menjadi hal yang tidak biasa dilakukan Presiden Joko Widodo pada kegiatan kenegaraan. Sebab biasanya, Jokowi mengenakan dasi berwarna merah atau warna gelap.

    Presiden Jokowi pun menjawab santai saat disinggung soal makna dasi kuning yang ia pakai, tanpa memberikan jawaban tegas. “Masa enggak tahu,” tutur Jokowi di Bandara Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta.

    Sumber: https://politik.rmol.id/read/2023/12/16/601643/dasi-kuning-presiden-jokowi-punya-makna-penting-bagi-golkar

  • Ustadz Abdul Somad Resmi Dukung Anies-Muhaimin

    Ustaz Abdul Somad (UAS) dipastikan mendukung pasangan Anies Rasyid Baswedan-Abdul Muhaimin Iskandar (Amin).
    Ustaz Abdul Somad (UAS) dipastikan mendukung pasangan Anies Rasyid Baswedan-Abdul Muhaimin Iskandar (Amin). Foto: Republika.co.id
    SAFAHAD Technology – Ustaz Abdul Somad (UAS) dipastikan mendukung pasangan Anies Rasyid Baswedan-Abdul Muhaimin Iskandar (Amin). Juru Bicara Timnas Amin, Angga Putra Fidrian, pun mengunggah foto capres Anies dan UAS berdampingan. Bahkan, keduanya mengangkat tangan satu sebagai tanda nomor urut 1.

    “Ustadz Abdul Somad salah satu ulama yang saya hormati dan dengarkan. Keberpihakan beliau pada Rempang memberikan sikap bahwa ulama pun bisa melawan. Beliau resmi bergabung mendukung @aniesbaswedan dan @cakimiNOW,” kata Angga melalui akun X dikutip di Jakarta, Kamis (14/12/2023). Republika.co.id sudah meminta izin untuk mengutip status tersebut.

    Adapun Anies memang pada Rabu, sedang berkampanye di Pekanbaru, Riau. Dukungan UAS kepada pasangan Amin dilakukan di Rumah Omak, Rimbo Panjang, Kabupaten Kampar, Rabu malam WIB.




    Menurut Angga, dukungan dari UAS akan berdampak positif bagi pasangan Koalisi Perubahan tersebut. “Insya Allah berkah dan dibuka jalan kemudahan,” kata Angga.

    Sementara itu, capres nomor urut 1, Anies Rasyid Baswedan menggelar kegiatan kampanye di Kota Pekanbaru, Riau pada hari kampanye ke-16, Rabu (13/12/2023). Dalam kesempatan kampanye itu, Anies menjanjikan bakal mengatasi masalah kelangkaan minyak di Riau.

    Capres dari Koalisi Perubahan itu mengunjungi sejumlah titik di Riau, salah satunya GOR Pekanbaru.


    Dalam kesempatan itu, audiens mengungkapkan keluhan atas masalah kelangkaan minyak. Padahal, Riau merupakan salah satu wilayah penghasil minyak bumi terbesar di Indonesia.

    Selanjutnya, Halaman 2

    “Diungkapkan soal minyak bahwa di sini (Riau) penghasil minyak dari mulai kelapa sawit sampai bahan bakar minyak. Tapi justru di tempat ini merasakan kelangkaan dan itu ironi bagi sebuah tempat seperti Riau,” kata Anies.

    Dengan kondisi ironi tersebut, Anies pun menjanjikan bakal melakukan perubahan. Jika terpilih menjadi Presiden pada Pilpres 2024, ia bertekad untuk bisa menangani masalah kelangkaan minyak di wilayah Bumi Lancang Kuning tersebut.

    “Jadi saya sampaikan perubahan adalah sebuah ikhtiar untuk menata agar tata niaga menjadi lebih adil dan harapannya ketersediaan lebih terjamin,” ujar Anies.

    Dalam kesempatan yang sama, Anies juga menjanjikan hal lain, yakni adanya bantuan sosial (bansos) plus. Dibandingkan dengan bansos yang ada saat ini, Anies menyebut akan merancang pengadaan bansos plus berupa tambahan-tambahan layanan lainnya.

    Selain itu, Anies menjanjikan pula ihwal perbaikan infrastruktur terutama jalan di Riau. Pasalnya banyak warga yang mengeluhkan masalah jalan rusak. Anies pun merangkum keluhan-keluhan dari warga untuk kemudian ditindaklanjuti jika dirinya menjadi RI 1 pada Pilpres 2024.

    Sumber: https://news.republika.co.id/berita/s5mu5m484/ustadz-abdul-somad-resmi-dukung-aniesmuhaimin

  • BEM UGM Beri Gelar Jokowi Alumnus UGM Paling Memalukan, Berikut Deretan Kritik BEM Seluruh Indonesia

    Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Gadjah Mada atau BEM UGM memasang baliho bergambarkan Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Bunderan UGM.
    Baliho besar bergambar Presiden Joko Widodo atau Jokowi dengan dua sisi wajah terpampang mencolok di area bundaran kampus Universitas Gadjah Mada (UGM) Jumat 8 Desember 2023. Foto: Detikcom
    SAFAHAD Technology – Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Gadjah Mada atau BEM UGM memasang baliho bergambarkan Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Bunderan UGM. Baliho dengan wajah Jokowi itu terbagi menjadi dua sisi dengan latar belakang berbeda. Pertama menampilkan separo wajah Jokowi berjas hitam memakai mahkota ala raja dengan latar istana negara dengan keterangan masa jabatan ‘2014-2024 ?’.

    Gambar kedua wajah Jokowi dengan jaket almamater mengenakan caping berlatar kampus UGM dengan keterangan masa kuliah ‘1980-1985’. Di tengah baliho tertulis kalimat “Penyerahan Nominasi Alumnus UGM Paling Memalukan”. Ini bukan kali pertama Jokowi dikritik oleh BEM. Berikut daftar kritik BEM terhadap Jokowi.

    1. Jokowi The King of Lips Service (BEM UI)

    Pada Juni 2021, BEM UI membuat heboh jagat maya dengan mengunggah poster kritikan terhadap Jokowi. Dalam poster tersebut, terpampang gambar Jokowi disertai tulisan “Jokowi: The King of Lip Service”. Mereka menilai Jokowi acap mengobral janji manis. Beberapa di antaranya, Jokowi rindu didemo, visi misi memperkuat KPK, serta merevisi UU ITE. Tetapi realitasnya berbeda.

    2. Jokowi Milik Parpol, Bukan Milik Rakyat (BEM UI)

    BEM UI mengunggah kajian di akun Instagram @BEMUI_official pada Ahad, 21 Mei 2023 dengan judul “Jokowi Milik Parpol, Bukan Milik Rakyat”. Menurut mereka, Jokowi telah beberapa kali secara terang-terangan menunjukkan sikap yang tidak netral.



    Jokowi menyatakan dukungan kepada sejumlah bakal calon presiden (Bacapres) dan menggunakan fasilitas negara demi kepentingan partai politik.

    3. Geruduk Istana (BEM SI)

    Geruduk Istana adalah demo dalam rangka mengkritik sembilan tahun kepemimpinan Jokowi. Inisiator dari demo ini adalah BEM SI (Seluruh Indonesia). Demo ini berlangsung pada 20 Oktober 2023 dan sempat diwarnai kericuhan. Selain penyampaian kritik, BEM SI juga melakukan orasi dan menyanyikan yel-yel.

    4. Politik Sayang Anak Ala Jokowi (BEM Unud)

    BEM Universitas Udayana (Unud) melakukan aksi kritik terhadap dinasti politik Jokowi. Aksi tersebut dilakukan dengan mengunggah foto di Instagram. BEM Unud mengatakan bahwa lembaga negara pengawal konstitusi itu melakukan prank.

    Sebelumnya, MK menolak pengajuan batas usia capres-cawapres oleh Partai Solidaritas Indonesia, Partai Garuda dan kumpulan kepala daerah. Dalihnya, tidak dapat mengubah atau menurunkan angka usia capres-cawapres.


    Namun, saat Almas Tsaqibbiru mengajukan gugatan serupa, MK mengabulkan dengan alasan pengalaman menjabat capres-cawapres.

    BEM Unud menilai putusan MK tersebut merupakan pelanggaran dan pelecehan terhadap demokrasi. Dengan adanya putusan ini, pintu gerbang bagi putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka untuk menjadi cawapres di pemilu 2024 kian terbuka.

    Selanjutnya 5. Alumnus Paling Memalukan (BEM UGM)

    5. Alumnus Paling Memalukan (BEM UGM)

    BEM UGM mengkritik Jokowi karena menurut mereka di bawah pemerintahan Jokowi, sangat mudah mengkriminalisasi aktivis-aktivitis pro demokrasi yang menyuarakan suara kritis. Dan makin menurunnya indeks demokrasi.

    Selain itu, BEM UGM juga menyebut bobroknya konstitusi lewat skandal rekayasa di tubuh Mahkamah Konstitusi (MK) saat masih dijabat adik ipar Jokowi, Anwar Usman. Yang meloloskan gugatan batas usia calon presiden wakil presiden untuk anak sulung Jolowi, Gibran Rakabuming Raka yang kini maju sebagai cawapres pendamping Prabowo Subianto.

    6. Kata Jokowi dan Lihat Sebaliknya (BEM Unpad)

    Menanggapi kenaikan harga BBM subsidi pertalite dan solar, Ketua BEM Unpad Virdian Aurellio atau dikenal Iyang melihat bahwa para pejabat terbilang hipokrit. Ia juga melihat kebijakan negara saat ini dari arah sebaliknya.

    “Cara menebak kondisi negara adalah dengar kata Jokowi dan lihat sebaliknya. Presiden Jokowi pun sebenarnya pernah bilang bahwa tidak akan menaikan harga BBM, tapi justru sekarang akhirnya malah dinaikan,” kata Iyang kepada Tempo.co, pada Rabu 7 September 2022.

    “Apalagi pada 2019, BBM pernah naik, akhirnya ada satu analisa. BBM itu sengaja dinaikkan oleh rezim Jokowi ketika menuju pemilihan. Lalu ketika pemilihan tiba, semua harga lalu diturunkan biar terkesan sebagai pahlawan dan akhirnya terpilih kembali,” katanya.

    Sumber: https://nasional.tempo.co/read/1807456/bem-ugm-beri-gelar-jokowi-alumnus-ugm-paling-memalukan-berikut-deretan-kritik-bem-seluruh-indonesia

  • Jubir AMIN Singgung dimana Netralitas Aparat soal Praktik Politik Dinasti

    Kemungkinan ketidaknetralan aparat pemerintahan bahkan aparat keamanan untuk memenangkan anak Presiden sangat besar pada Pilpres 2024
    Jubir Timnas AMIN, Hasreiza. Foto: Twitter/Reiza_Patters
    SAFAHAD Technology – Pemilihan Presiden (Pilpres) tahun 2024 dibayangi praktik politik dinasti yang dilakukan Presiden Jokowi, di mana anaknya Gibran Rakabuming Raka dipaksakan ikut menjadi calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto.

    Kondisi tersebut membuat Pilpres 2024 rawan terjadi penyalahgunaan kekuasaan demi memenangkan sang anak Presiden (Gibran).

    “Kemungkinan ketidaknetralan aparat pemerintahan bahkan aparat keamanan untuk memenangkan anak Presiden sangat besar pada Pilpres 2024” kata Juru bicara Tim Pemenangan Nasional Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN), Hasreiza atau lebih dikenal dengan Reiza Patters ketika menjadi narasumber dalam diskusi Rembug Malam Reboan”, yang diadakan oleh aktivis Pejuang Perubahan di Markas Rumah Pejuang Perubahan Semarang (5/12/2023) malam.




    Reiza mengungkapkan para kepala desa yang sejatinya terancam pidana jika tidak netral dalam pemilu, justru menunjukkan keberpihakannya pada pasangan calon yang cawapresnya adalah anak Presiden.

    “Dan hal tersebut ada kesan dibiarkan, tanpa takut dan tanpa malu serta tanpa tindakan apa-apa dari lembaga negara penyelenggara dan pengawas pemilu,”kata Reiza.

    Dalam diskusi tersebut Reiza menyebut setidaknya ada tiga kemungkinan motivasi yang melatarbelakangi Presiden Joko Widodo melakukan itu.

    Selanjutnya, Halaman 2

    Pertama Jokowi ingin mempertahankan kekuasaannya melalui anaknya untuk menyelamatkan proyek-proyek yang dianggap sebagai “legacy” masa pemerintahannya.

    Kedua, Jokowi ingin memanfaatkan situasi di saat dirinya masih menjabat sebagai penguasa agar anaknya bisa menjadi bagian dari kepemimpinan tertinggi Republik.

    Dan ketiga, sebagai bagian dari upaya balas dendam Jokowi kepada Megawati yang dianggap merendahkan dirinya selama ini.

    “Ya, ketiga kemungkinan motivasi itu sangat mungkin melatarbelakangi tindakan Presiden dalam mengupayakan anaknya sendiri maju menjadi calon wakil Presiden di Pilpres 2024 yang akan datang. Apalagi dia pasti sangat mengenal kemampuan anaknya sendiri, bahwa tidak akan bisa menjadi penguasa dan melanjutkan warisannya sebagai Presiden tanpa bantuan dirinya dengan kekuasaannya sebagai pemimpin tertinggi pemerintahan,” jelasnya.

    Sumber: https://kumparan.com/kumparannews/jubir-amin-singgung-netralitas-aparat-soal-praktik-politik-dinasti-21iTUFk8T2i

  • Masyarakat Yogyakarta Minta Ade Armando Dipecat dan Ditangkap

    Puluhan warga yang tergabung dalam kelompok Paguyuban Masyarakat Ngayogyakarta Untuk Sinambungan Keistimewaan (Paman Usman) mendatangi kantor Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Yogyakarta Senin siang, 4 Desember 2023.
    Poster Ade Armando yang dibawa massa saat menggeruduk kantor PSI DIY pada Senin (4/12). Foto: M. Sukron Fitriansyah/JPNN.com
    SAFAHAD Technology – Puluhan warga yang tergabung dalam kelompok Paguyuban Masyarakat Ngayogyakarta Untuk Sinambungan Keistimewaan (Paman Usman) mendatangi kantor Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Yogyakarta Senin siang, 4 Desember 2023.

    Dalam aksi yang dikawal ketat puluhan personil Kepolisian Resort Kota Yogyakarta itu, warga memprotes pernyataan politikus PSI Ade Armando, yang menuding adanya praktek dinasti politik di Yogyakarta.

    Para warga itu berdatangan menggunakan pakaian adat Jawa peranakan sembari membawa poster bergambar Ade yang disilang pada bagian wajahnya. Pada poster itu tertulis “Menghina Sejarah Yogyakarta adalah Menghina Kemerdekaan Indonesia” #TangkapAdeArmando.

    Kedatangan warga ke kantor PSI DIY di Kampung Muja Muju, Umbulharjo, itu sempat dihadang personil kepolisian. Setelah negosiasi alot, para warga akhirnya berhasil menggelar aksi di depan kantor PSI DIY.




    “Perkataan Ade Armando soal dinasti itu telah melukai warga Yogyakarta, dia adalah kader PSI, maka secara moral politik, PSI sebagai induknya juga harus ikut bertangungjawab,” kata Widihasto Wasana Putra, salah satu peserta aksi.

    Ade sebut dinasti politik di Yogyakarta

    Sebelumnya, Ade, menyinggung gerakan mahasiswa di Yogyakarta yang memprotes politik dinasti Presiden Jokowi dengan majunya Gibran Rakabuming Raka dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

    Ade dalam videonya di media sosial mengatakan seharusnya yang dilawan mahasiswa di Yogya itu adalah sistem dinasti di sana karena gubernurnya tidak memimpin dengan terpilih melalui pemilihan umum (Pemilu) tapi karena faktor keturunan.

    Diketahui, Yogyakarta menyandang predikat Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Undang Undang (UU) nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY. Salah satu alasan negara memberikan fasilitas itu karena Yogyakarta telah memiliki pemerintahan sendiri sejak 1755 silam jauh sebelum Indonesia merdeka pada 1945.

    Selanjutnya, Desak PSI pecat Ade Armando

    Desak PSI pecat Ade Armando

    Dalam aksi itu, mereka PSI mengambil sikap tegas terhadap Ade. Mereka menyatakan tindakan tegas itu harus diambil dalam waktu 2x 24 jam sejak aksi itu digelar.

    “Tuntutan kami PSI harus bersikap tegas pada Ade Armando, Ade Armando harus dipecat sebagai pembelajaran agar tidak asal bicara tanpa tahu sejarah,” kata dia. Mereka juga mendesak kepolisian menangkap Ade Armando dan memprosesnya secara hukum.

    “Jika dalam waktu 2 x 24 jam tuntutan kami tak dipenuhi, kami juga siap mempropagandakan PSI harus hilang dari Yogyakarta, baliho-balihonya juga harus bersih dari Yogyakarta,” kata dia.

    Wakil Sekretaris DPD PSI DIY Ari Hidayat yang menemui massa menyatakan segera melaporkan tuntutan warga ke pengurus pusat partainya pada hari yang sama.

    “Pada hari ini juga kami sampaikan aspirasi dan tuntutan warga ke pengurus pusat, prinsipnya kami dari PSI adalah partai terbuka yang menghargai keistimewaan Yogyakarta,” kata dia.

    Ketua DPP PSI Aishah Gray menyatakan pihaknya meminta maaf atas kesalahpahaman yang timbul dari statement Ade tersebut. Dia menyatakan pernyataan Ade merupakan opini pribadinya dan tidak mewakili sikap partainya.

    Selanjutnya, Halaman 3

    “Kami (PSI) memiliki pendapat berbeda dengan Ade Armando, kami menghormati Yogyakarta sebagai daerah istimewa dan memahami status Yogya itu bagian yang fundamental sejarah pendirian dan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” kata dia.

    “Ade Armando berbicara sebagai seorang individu, seorang Warga Negara Indonesia yang memiliki hak untuk menyuarakan pendapatnya, termasuk di dalamnya memberikan kritik,” kata dia.

    Menurut Aishah diskusi mengenai polemik dinasti Yogyakarta harus dilakukan secara konstruktif dengan kepala dingin.

    “Kami terbuka untuk menerima kritik dan diskusi yang membangun dalam rangka menjalankan demokrasi yang sehat dan politik yang riang gembira di Indonesia,” kata dia.

    Seperti diketahui, Ade Armando dan PSI merupakan pendukung dari pasangan calon presiden – calon wakil presiden Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka. PSI merupakan bagian dari Koalisi Indonesia Maju yang ikut mengusung pasangan ini.

    Sumber: https://nasional.tempo.co/read/1805092/warga-yogyakarta-desak-ade-armando-dipecat-dan-ditangkap?page_num=2

  • Viral Gibran Salah Sebut Ibu Hamil Butuh Asam Sulfat, dr Tifa: Kualitas Sarjana Kursus

    Pendukung Anies Baswedan, dr Tifauzia Tyasumma menilai pernyataan cawapres nomor 2 Gibran Rakabuming Raka sangat disayangkan.
    Kredit Foto: Channel Youtube Dokter Tifa Lifestyle
    SAFAHAD Technology – Pendukung Anies Baswedan, dr Tifauzia Tyasumma menilai pernyataan cawapres nomor 2 Gibran Rakabuming Raka sangat disayangkan.

    Ia mempertanyakan, level pendidikan putra sulung Presiden Jokowi tersebut. “Kualitas sarjana kursus terlihat dari bagaimana dia pikir asam folat sama dengan asam sulfat,” kata dr Tifa.

    Tifa yang seorang dokter menyebut kalau asam sulfat itu bukan zat yang dibutuhkan ibu hamil, justru sangat berbahaya.

    Kualitas Sarjana Kursus terlihat dari bagaimana dia pikir Asam Folat sama dengan Asam Sulfat.

    Dikira perut Ibu Hamil karatan kali makanya dikasih Asam Sulfat.

    Oalah le, tole.

    Contekanmu salah opo kowe pancen goblok, sih? pic.twitter.com/HQdByNHlXB

    — Dokter Tifa (@DokterTifa) December 4, 2023




    “Dikira perut Ibu Hamil karatan kali makanya dikasih Asam Sulfat. Olah le, tole. Contekanmu salah opo kowe pancen g****, sih?,” tambahnya.

    Sebelumnya, beredar potongan video ucapan Gibran yang viral di media sosial lantaran menyebut asam sulfat harus jadi asupan bagi ibu hamil.

    “Lalu ketika hamil harus dicek, misalnya asam sulfat, yodiumnya terpenuhi nggak,” kata Gibran.

    Sumber: https://wartaekonomi.co.id/read522123/gibran-sebut-asam-sulfat-dr-tifa-kualitas-sarjana-kursus-dikira-perut-ibu-hamil-karatan-kali

  • Soal Debat Khusus Cawapres, Kang Tamil: KPU Menghamba kepada Siapa?

    Tidak adanya debat khusus antar calon wakil presiden (Cawapres) pada kampanye Pilpres 2024 diyakini sebagai indikasi ketidaknetralan Komisi Pemilihan Umum (KPU).
    Tiga pasangan kontestan Pilpres 2024/RMOL
    SAFAHAD Technology – Tidak adanya debat khusus antar calon wakil presiden (Cawapres) pada kampanye Pilpres 2024 diyakini sebagai indikasi ketidaknetralan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

    Penilaian itu disampaikan komunikolog politik dan hukum nasional, Tamil Selvan alias Kang Tamil, merespon berubahnya mekanisme debat Capres-Cawapres yang digelar KPU. Pada Pilpres 2019 lalu ada debat khusus cawapres. Sedang kali ini digelar bersamaan.

    “Saya melihat ini spontanitas dari KPU, yang kita tidak tau ini ditujukan untuk siapa, KPU menghamba kepada siapa?” Kang Tamil balik bertanya pada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (3/12).

    Karena, kata dia, spontanitas KPU itu justru tidak menguntungkan dari sisi elektoral bagi pasangan nomor urut 2, Prabowo-Gibran.




    Mengingat, publik selama ini menganggap tidak adanya debat khusus antar Cawapres untuk melindungi Gibran yang dipastikan gagap dan tidak kompeten melawan Cawapres lainnya, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin dan Mahfud MD.

    Padahal, kata Kang Tamil, debat Cawapres bisa menjadi cara menunjukkan kompetensi Gibran, sekaligus menepis tudingan-tudingan yang meragukan kapasitas Gibran selama ini.

    Dia menyarankan ketiga Capres, Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo, mendatangi KPU dan bertanya serta menyampaikan keberatan, karena tidak ada debat khusus Cawapres.

    “Kalau ada para pasangan Capres yang tidak mau menanyakan hal itu ke KPU, maka kita tau jawabannya, dan KPU menggunakan inisiatifnya itu untuk menghamba kepada siapa. Dan jelas, ini indikasi ketidaknetralan di 2024,” pungkas Kang Tamil.

    Sumber: https://politik.rmol.id/read/2023/12/03/599856/soal-debat-khusus-cawapres-kang-tamil-kpu-menghamba-kepada-siapa

  • Tanggapan Capres Anies Baswedan Terkait Pernyataan Agus Rahardjo Sebut Jokowi Minta Hentikan Kasus E-KTP

    SAFAHAD Technology – Capres Nomor Urut 1, Anies Baswedan memberikan tanggapan mengenai pernyataan Mantan Ketua KPK, Agus Rahardjo, dalam program ROSI KompasTV yang menyebut bahwa dirinya pernah diminta oleh Presiden Jokowi untuk menghentikan kasus e-KTP.

    “Menurut kami, tugas dan kewenangan KPK harus dikembalikan,” ujar Capres Nomor Urut 1, Anies Baswedan pada Jumat, (1/12/2023).

    “Sehingga KPK memiliki independensi, memiliki ruang untuk menegakkan hukum. Tanpa ada intervensi dari manapun juga,” lanjutnya.

    Sumber: https://www.kompas.tv/video/465703/capres-anies-baswedan-tanggapi-pernyataan-agus-rahardjo-sebut-jokowi-minta-hentikan-kasus-e-ktp



  • Mahfud Tanggapi soal Cerita Agus Rahardjo ‘Jokowi Minta Setop Kasus e-KTP’

    SAFAHAD Technology – Mantan Ketua KPK Agus Rahardjo bercerita tentang Presiden Joko Widodo (Jokowi) pernah meminta kasus e-KTP yang melibatkan Setya Novanto disetop. Menko Polhukam Mahfud Md mengatakan kebenaran cerita itu hanya Agus Rahardjo yang mengetahui.

    “Tapi apakah itu benar atau tidak, bahwa Presiden mengintervensi Pak Agus, itu Pak Agus yang tahu,” kata Mahfud kepada wartawan di Pandeglang, Banten, Jumat (1/12/2023).

    Mahfud mengaku baru mendengar cerita adanya intervensi yang disampaikan mantan Ketua KPK itu. Sebab, kata Mahfud, Agus baru mengungkapkan ke publik.

    “Kalau kita kan nggak ada yang tahu, baru dengar sekarang juga. Dan pengakuannya juga nggak pernah bilang ke orang lain kecuali saat ini. Terpaksa bilang karena ditanya,” ujarnya.

    Mahfud membiarkan masyarakat menilai apa yang diceritakan Agus. Namun dia menyebut penegak hukum tidak boleh diintervensi.

    “Ya biar masyarakat menilai bagaimana kasus ini. Tapi memang kita tidak boleh mengintervensi penegakan hukum. Saya sendiri ndak pernah,” imbuhnya.

    Mahfud berharap KPK segera pulih setelah terpuruk. Mahfud mengaku mendengar bahwa KPK mendapat intervensi dari berbagai macam kalangan.




    “Ya supaya KPK sekarang hendaknya bangkit kembali sesudah terpuruk karena kasus pimpinannya yang ternyata tidak profesional-lah sampai ada yang ditangkap, ada yang intervensi. Menurut saya, intervensi ke KPK bukan hanya dari presiden kalau memang betul ada. Dari yang lain-lain juga sejauh yang saya dengar banyak,” ucapnya.

    “Dari parpol, dari pejabat-pejabat, dan selalu melakukan lobi-lobi untuk mengganggu penegakan hukum,” lanjutnya.

    Cerita Agus Rahardjo

    Cerita Agus mengenai pertemuan dengan Jokowi itu disampaikan dalam wawancara program Rosi di Kompas TV seperti dikutip, Jumat (1/12).

    Cerita Agus mengenai pertemuan dengan Jokowi itu disampaikan dalam wawancara program Rosi di Kompas TV seperti dikutip, Jumat (1/12). Agus mengatakan saat itu dipanggil sendirian oleh Jokowi ke Istana.

    “Saya terus terang pada waktu kasus e-KTP saya dipanggil sendirian, oleh Presiden. Presiden waktu itu ditemani oleh Pak Pratikno. Saya heran biasanya memanggil itu berlima, ini kok sendirian. Dan dipanggilnya juga bukan lewat ruang wartawan tapi lewat masjid kecil gitu,” kata Agus.

    Begitu masuk, Agus menyebut Jokowi sudah dalam keadaan marah. Menurut Agus, Jokowi meminta KPK untuk menghentikan kasus e-KTP Setya Novanto.

    “Di sana begitu saya masuk, Presiden sudah marah. Menginginkan… karena baru saya masuk, beliau sudah teriak ‘Hentikan’. Kan saya heran, hentikan, yang dihentikan apanya,” ujar Agus.

    “Setelah saya duduk, ternyata saya baru tahu kalau yang suruh hentikan itu adalah kasusnya Pak Setnov, Ketua DPR pada waktu itu, mempunyai kasus e-KTP supaya tidak diteruskan,” sambung dia.

    Selanjutnya, Istana Membantah

    Istana Membantah

    Istana menanggapi pernyataan Agus terkait Jokowi yang meminta kasus e-KTP Setnov dihentikan. Istana menyebut momen pertemuan Jokowi dan Agus tidak masuk agenda presiden.

    “Setelah dicek, pertemuan yang diperbincangkan tersebut tidak ada dalam agenda Presiden,” kata Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana, dalam keterangan tertulis kepada wartawan.

    “Kita lihat saja apa kenyataannya yang terjadi. Kenyataannya, proses hukum terhadap Setya Novanto terus berjalan pada 2017 dan sudah ada putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap,” sambung dia.

    Ari lalu menegaskan kembali sikap Jokowi terkait kasus Setnov. Jokowi menghormati proses hukum yang berlaku.

    “Presiden dalam pernyataan resmi tanggal 17 November 2017 dengan tegas meminta agar Setya Novanto mengikuti proses hukum di KPK yang telah menetapkannya menjadi tersangka korupsi kasus KTP Elektronik. Presiden juga yakin proses hukum terus berjalan dengan baik,” imbuh Ari.

    Selain itu, Ari menegaskan revisi UU KPK bukan inisiatif pemerintah, melainkan dari DPR. Revisi UU KPK juga disebut dilakukan setelah 2 tahun Setnov tersangka.

    “Perlu diperjelas bahwa Revisi UU KPK pada tahun 2019 itu inisiatif DPR, bukan inisiatif Pemerintah, dan terjadi dua tahun setelah penetapan tersangka Setya Novanto,” tegas Ari.

    Sumber: https://news.detik.com/berita/d-7066639/respons-mahfud-soal-cerita-agus-rahardjo-jokowi-minta-setop-kasus-e-ktp?single=1