Category: Politik

Prabowo dan Gibran Berjarak di HUT TNI, Yusuf: Duduk di Samping Fufufafa Pun PS ogah!

Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming saat Debat Capres yang digelar KPU beberapa waktu lalu.

SAFAHAD Technology – Perayaan HUT ke-79 Tentara Nasional Indonesia (TNI) dipusatkan di Monas pada Sabtu (5/10/2024). Sejumlah video terkait perayaan itu kini viral di media sosial.

Hanya saja, yang jadi sorotan bukanlah soal perayaannya, tetapi gerak-gerik Prabowo dan Gibran kini jadi perbincangan hangat di berbagai platform media sosial.

Salah satu yang membahas itu adalah pegiat media sosial Yusuf Dumdum. Melalui akun pribadinya di X, @yusuf_dumdum, dia menilai, antara Prabowo dan Gibran selalu terlihat berjarak, tak lagi seperti saat kampanye dulu.

“Bahkan untuk duduk di samping fufufafa pun PS ogah!,” tulis Yusuf Dumdum, dikutip Minggu (6/10/2024).

Pada cuitan lainnya, Dumdum juga kembali mengingatkan terkait jejak digital Fufufafa yang dinilai sangat tidak pantas dilakukan seorang calon pejabat tinggi negara.

“Saatnya fokus lagi ke fufufafa. Pihak raja tega saat ini ingin menormalisasi kasus fufufafa, sedangkan pihak kluarga PS masih blm bisa menerima atas sadisnya jejak digital fufufafa,” ujar Dumdum.

Baca Selengkapnya, Pages / Halaman 2

“Para petinggi KIM plus jg mulai risih. Fufufafa sudah sering gak dilibatkan lagi utk urusan kabinet PS. Makin runyam. Fufufafa harus terus digaungkan. ☕️,” tandasnya.

Warganet pun ramai berkomentar pafa cuitan yang telah dilihat lebih dari 216 ribu pengguna aplikasi milik Elon Musk itu.

“Fufufafa harus terus di gaungkan sampai pemiliknya guling2,jangan sampai hilang begitu saja karena para buzzer rupiah sdg terus menyebar isu2 baru walaupun dg cara hoax,” ujar warganet di kolom komentar.

“Fufufafa didekat prabowo itu bahaya, hidup prabowo sangat beresiko tinggi. Bagai pisau yg siap menikam prabowo setiap saat. Jangan sampe ada manusia gorong2 yg memata matai rahasia pemerintahan prabowo,” balas warganet lainnya.

“Sampai saat ini saya belum bisa membayangkan foto fufufufu terpampang di kantor kantor terhormat” tambah lainnya.

Sumber: Fajar

October 6, 2024
Gugatan PDIP Berpotensi Gibran Batal Dilantik, Jhon Sitorus: Keluarga Raja Jawa Makin Panik

Wakil Presiden Terpilih Gibran Berpotensi Batal Dilantik

SAFAHAD Technology – Pegiat media sosial Jhon Sitorus mengomentari gugatan yang diajukan oleh PDIP di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden (Cawapres) pada Pemilu 2024.

Jhon menyebut bahwa keluarga Presiden Jokowi, yang dia istilahkan sebagai “keluarga Raja Jawa,” semakin panik menjelang putusan PTUN yang dijadwalkan pada 10 Oktober 2024.

“Keluarga Raja Jawa makin panik karena nasib Gibran akan ditentukan oleh PTUN,” ujar Jhon dalam keterangannya di aplikasi X @JhonSitorus_18 (5/10/2024).

Dikatakan Jhon, jika gugatan PDI Perjuangan diterima oleh PTUN, maka Gibran berpotensi tidak dilantik sebagai Wakil Presiden, meskipun terpilih dalam Pilpres 2024.

“Jika PTUN menerima gugatan PDI Perjuangan, maka Gibran berpotensi tidak dilantik jadi Wakil Presiden,” tukasnya.

Ia menilai bahwa gugatan tersebut semakin kuat setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menjatuhkan vonis adanya pelanggaran etika kepada Ketua MK, Anwar Usman, yang disebut-sebut berperan dalam meloloskan Gibran sebagai Cawapres.

Baca Selengkapnya, Pages / Halaman 2

“Gugatan PDI Perjuangan makin kuat karena MK memvonis adanya pelanggaran etik kepada Anwar Usman,” ungkapnya.

Jhon kemudian menyindir bahwa jika ada reaksi emosional dari pihak keluarga Gibran terkait hasil putusan tersebut, mereka akan lebih terhormat jika menerima keputusan PTUN secara bijak.

“Lebih terhormat (dihentikan) lewat PTUN. Kalau nangis tantrum, kita bisa jelaskan baik-baik sambil kita sumbangkan mobil-mobilan,” tandasnya.

Sebelumnya diketahui, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta dijadwalkan akan membacakan putusan gugatan Perkara Nomor: 133/G/TF/2024/PTUN.JKT yang menentukan nasib Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden terpilih.

Gugatan ini diajukan oleh PDI Perjuangan terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU), yang sebelumnya telah mengesahkan Gibran sebagai calon wakil presiden dalam Pemilu 2024.

Menurut informasi yang dilansir dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PTUN Jakarta, putusan akan diumumkan pada Kamis, 10 Oktober 2024, pukul 13.00 WIB. Sidang dengan agenda pembacaan putusan ini akan dilakukan secara elektronik melalui e-court.

Baca Selengkapnya, Pages / Halaman 3

“Tanggal sidang: Kamis, 10 Oktober 2024 pukul 13.00 sampai dengan selesai. Agenda: pembacaan putusan secara elektronik melalui e-court,” demikian bunyi pengumuman di SIPP PTUN Jakarta.

Jika gugatan PDI Perjuangan diterima oleh PTUN, maka status Gibran sebagai wakil presiden terpilih dapat dianggap tidak sah. Hal ini dapat memberikan dampak besar terhadap proses pelantikan dan dinamika politik ke depan.

Gugatan ini menarik perhatian luas karena menyangkut pencalonan Gibran sebagai wakil presiden, yang sebelumnya juga diwarnai kontroversi.

PDI Perjuangan menilai bahwa keputusan KPU yang mengesahkan Gibran melanggar aturan, dan hal tersebut menjadi dasar dari gugatan ini.

Sumber: Fajar

October 6, 2024
Nama Gibran Viral Setelah Netizen Iseng Transfer ke Nomor GoPay Akun Fufufafa

Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. (Foto: Dok. Inilah.com/ Clara Anna Scholastica)

SAFAHAD Technology – Pengguna media sosial di Indonesia terus mencari cara untuk membuktikan bahwa Gibran Rakabuming Raka, Wakil Presiden terpilih, adalah pemilik akun Kaskus yang tengah viral, yaitu Fufufafa.

Pada Jumat (13/9/2024), akun X (Twitter) @YourAnonId_ mengungkap nomor telepon yang diduga milik akun Fufufafa. Ketika sejumlah netizen mengecek nomor itu melalui aplikasi pelacak pemilik nomor, muncul beragam nama seperti Gibran Rakabuming Raka, Walikota Solo Gibran, hingga Gibran anak Jokowi.

Situasi ini semakin menarik perhatian publik untuk menggali siapa sebenarnya di balik akun Fufufafa. Alhasil, terkuaklah email Chilli Pari yang terkait dengan usaha katering kepunyaan Gibran.

Banyak pengguna juga mencoba masuk ke dalam akun Kaskus Fufufafa menggunakan nomor dan email yang telah dibocorkan tadi.

Di sisi lain, pengguna dari platform serupa dengan akun nci4ri membuat upaya tambahan untuk memverifikasi siapa pemilik nomor telepon itu dengan mengirim uang lewat fitur GoPay dalam aplikasi GoJek.

Hasilnya cukup mengejutkan; ketika mereka memasukkan nomor tersebut, muncul nama Gibran Rakabuming Raka.

“Tak terbantahkan, kalau transfer uang ke GoPay dengan nomor yang tertera di akun Kaskus Fufufafa, penerimanya adalah Fufufafa juga,” ungkap akun tersebut.

Selain itu, dilansir dari tim Inilah.com pun melakukan percobaan serupa dan menemukan hal sama—nama lengkap Gibran muncul saat transaksi berhasil dilakukan.

Editor: Abdul Hamid

September 20, 2024
Mahfud MD Sebut Pak Mulyono Makin Parah Main Politik

Pakar hukum tata negara, Mahfud MD/Repro

SAFAHAD Technology – Sepak terjang Presiden Joko Widodo dalam panggung politik Tanah Air di ujung kekuasaannya sudah makin keterlaluan.

Kritikan tersebut disampaikan pakar hukum tata negara, Mahfud MD dalam podcast Terus Terang di YouTube Mahfud MD Official, Rabu (11/7).

Mahfud mencontohkan kasus putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka yang diloloskan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk ikut berkompetisi di Pilpres 2024.

“Putusan peradilan meski salah harus diikuti kan,” kata Mahfud.

Namun akhirnya terbukti putusan MK untuk perkara nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia calon presiden dan calon wakil presiden melanggar etik yang berat.

“Tetapi pencalonan Gibran tidak bisa diganggu gugat,” kata Mahfud.

Saat masih di kabinet, Menkopolhukam periode 2019-2024 ini mengaku sudah mengingatkan Presiden Jokowi agar tidak main-main dengan hukum.

“Tapi secara politik Pak Mulyono makin parah mainnya. Kemudian main lagi di MA,” demikian Mahfud. Diketahui Mulyono merupakan nama kecil dari Presiden Joko Widodo.

Sumber: https://rmol.id/amp/2024/09/11/636454/mahfud-md-kecewa-permainan-politik-joko-mulyono-widodo-makin-parah-

September 10, 2024
Upaya Melindungi Gibran, Rocky Gerung Malah Dilaporkan ke Polda Metro Jaya

Gibran Rakabuming Raka saat mengunjungi rumah Rocky Gerung/Net

SAFAHAD Technology – Pengamat politik Rocky Gerung mengungkapkan keterkejutannya terhadap laporan yang diajukan terkait pernyataannya mengenai Wakil Presiden terpilih, Gibran Rakabuming Raka.

Pernyataan tersebut menyebutkan bahwa Gibran sering dikunjungi oleh sejumlah menteri dan menerima sejumlah uang selama menjabat sebagai Walikota Solo.

Laporan ini diajukan oleh Ketua Umum DPP Forum Komunikasi Santri Indonesia (FOKSI), Muhammad Natsir Sahib, yang berpendapat bahwa pernyataan Rocky dapat merusak kepercayaan publik terhadap Gibran.

Melalui saluran YouTube resminya, Rocky menilai laporan tersebut sebagai tindakan absurd yang berpotensi memicu kontroversi lebih lanjut.

“Orang akan hubungkan lagi dinasti Jokowi itu doyannya lapor melapor,” kata Rocky seperti dikutip redaksi, Minggu (8/9).

Rocky menjelaskan pertanyaannya kepada Gibran mengenai kemungkinan adanya pemberian amplop atau ‘sesuatu’ lainnya sebagai bentuk kekhawatiran agar Gibran tidak terseret dalam isu gratifikasi.

Baca Selengkapnya, Pages/Halaman 2

“Lalu saya tanya tuh, setiap weekend ada aja menteri yang datang ke tempat mu Gibran?” tanya Rocky.

“iya, saya terima saja karena mungkin ada yang membantu soal percepatan pembangunan di Solo,’ kan bagus-bagus aja” kata Rocky menirukan jawaban Gibran.

“Lalu saya tanya, pasti ninggalin amplop ya atau meninggalkan uang? yang saya maksud adalah meninggalkan sesuatu yang sekarang mungkin disebut dengan gratifikasi” jelas Rocky.

“Dia nggak mau jawab tapi dia ketawa aja kan,” ungkap Rocky.

Rocky kemudian memperingatkan Gibran bahwa kunjungan-kunjungan para menteri ini dapat menimbulkan kecurigaan di masyarakat. Ia juga menyarankan agar Gibrаn berhati-hati dan mempertimbangkan dampak dari kunjungan tersebut.

“Saya sebenarnya berniat baik agar Gibran bisa diselamatkan dari pengaruh buruk,” tegasnya.

Editor: Abdul Hamid

Referensi: https://rmol.id/hukum/read/2024/09/08/636089/ingin-selamatkan-gibran-rocky-gerung-justru-dilaporkan

September 8, 2024
Klarifikasi Chico Hakim Nyaris Adu Jotos dengan Silfester Matutina

Klarifikasi Chico Hakim Nyaris Adu Jotos dengan Silfester Matutina

SAFAHAD Technology – Juru Bicara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Chico Hakim, memberikan penjelasan mengenai insiden ketegangan yang terjadi antara dirinya dan Ketua Umum Solidaritas Merah Putih, Silfester Matutina, dalam program Inews TV bertajuk “Rakyat Bersuara” pada Selasa malam, 3 September.

Dalam acara tersebut, Silfester juga terlibat perdebatan sengit dengan Rocky Gerung, yang berujung pada saling memaki. Situasi semakin memanas sehingga pembawa acara Aiman Witjaksono harus menghentikan sementara tayangan untuk meredakan intensitas diskusi.

Setelah acara selesai, situasi tak kalah tegang muncul di antara Chico dan Silfester. Sebuah video adu argumen mereka pun beredar di media sosial; namun penyebab pasti dari ketegangan ini masih belum jelas.

Saat dihubungi secara terpisah untuk mengklarifikasi insiden tersebut, Chico memilih untuk tidak menjawab secara langsung. Dia menyatakan bahwa niat awalnya adalah untuk menengahi konflik antara Silfester dan Rocky.

“Intinya niatnya untuk menyudahi cekcok enggak berujung antara keduanya,” kata Chico saat dihubungi, Kamis (4/9). Chico kemudian menjelaskan bahwa ketegangan antara dirinya dengan Silfester sudah selesai. Ia mengaku telah bersalaman dengan relawan Joko Widodo (Jokowi) itu.

“Alhamdulillah setelah adegan ini semua clear kok. Kita semua sudah bersalam-salaman dan lanjut ke segmen terakhir dengan closing statement masing-masing,” katanya.

Baca Selengkapnya, Pages/Halaman 2

Dilansir dari laman CNNIndonesia.com juga telah mencoba menghubungi pihak Silfester terkait hal ini namun hingga saat ini belum mendapat tanggapan resmi.

Editor: Abdul Hamid

Referensi: https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240905063605-32-1141143/nyaris-adu-jotos-dengan-silfester-matutina-chico-hakim-buka-suara

September 5, 2024
Beredar Surat Politisi Senior Golkar Minta Jokowi Bersedia Jadi Ketum

Tangkapan layar youtube Refly Harun/Repro

SAFAHAD Technology – Presiden Joko Widodo ternyata sempat disurati oleh beberapa anggota Partai Golkar, yang meminta kesediaannya untuk mengambil peran sebagai Ketua, menggantikan Airlangga Hartarto.

Ihwal surat kepada sang presiden diungkapkan oleh pakar hukum tata negara Refly Harun di saluran YouTube-nya pada Senin, (19/7).

Surat yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo itu ditandatangani oleh tujuh orang yang mengidentifikasi diri sebagai aktivis dan pelaku sejarah dalam transformasi Partai Golkar menuju paradigma baru sebagai partai terbuka sejalan dengan amanat reformasi.

“Kami dengan hormat memohon kemurahan hati dan kesediaan Anda, Pak Joko Widodo, untuk mempertimbangkan menjadi Ketua DPP Golkar untuk masa jabatan 2024-2029, yang akan ditetapkan dan disahkan pada Muktamar Nasional Luar Biasa Partai Golkar pada tahun 2024,” bunyi salah satu kutipan dari surat tersebut.

Tertanggal 14 Agustus 2024, Surat ini ditandatangani oleh Mohammad Al Yahya, Ridwan Mukti, Antoni Zeidra Abidin, Ridwan Hisyam, Musfihin Dahlan, Agusman Effendi, dan Riswan Tony.

Editor: Abdul Hamid

Referensi: https://rmol.id/politik/read/2024/08/19/633336/terbongkar-ada-7-senior-golkar-surati-jokowi-agar-bersedia-jadi-ketum-golkar

August 19, 2024
Alasan Menkominfo Budi Arie Setiadi Terkait Penambahan Dua Wakil Menteri

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi bersama Wakil Menteri Kominfo yang baru, Angga Raka Prabowo (kiri) usai pelantikan pejabat pimpinan tinggi madya di Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat, Senin (19/8/2024).(KOMPAS.com/NIRMALA MAULANA A)

SAFAHAD Technology – Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi telah mengemukakan alasan di balik penambahan posisi Wakil Menteri pada Kementerian Kominfo. Pada Senin (19/8), Angga Raka Prabowo resmi dilantik sebagai Wakil Menteri oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta.

Dengan pelantikan tersebut, kini Menkominfo Budi Arie memiliki dua wakil menteri, yaitu Nezar Patria dan Angga Raka. Dalam pernyataannya setelah prosesi pelantikan pejabat, Jakarta Pusat, Senin (19/8/2024). Budi Arie menyoroti bahwa saat ini kementeriannya tengah menghadapi empat isu penting yang memerlukan penanganan cepat.

“Kenapa ditambah Wamennya? Karena ada empat isu yang harus dikerjakan cepat dalam waktu singkat,” kata Budi Arie

Keempat isu tersebut meliputi:

1. Pengembangan arsitektur dan regulasi terkait perlindungan data pribadi,

2. Pemberantasan judi online,

3. Penyusunan arsitektur perencanaan data nasional,

4. Regulasi serta tata kelola mengenai kecerdasan buatan untuk pelayanan publik.

“Empat isu itu, sehingga perlu ada penambahan Wamenkominfo,” terang Budi Arie.

Sementara itu, Angga Raka Prabowo menyatakan bahwa penunjukannya sebagai Wamenkominfo merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Sebagai Direktur Media Kampanye Prabowo-Gibran sebelumnya, ia berjanji akan melaksanakan tugasnya sebaik mungkin.

Baca Selengkapnya, Pages/Halaman 2

“Ya ini adalah amanah, kita jalani dengan rasa bertanggung jawab dengan waktu yang singkat,” ujar Angga kepada awak media di Kantor Kementerian Kominfo, hari ini.

Fokus utama Angga adalah memberikan dukungan kepada Menkominfo Budi Arie dalam menangani keempat isu prioritas tersebut.

“Ya nanti kami koordinasikan, yang penting kami fokus satu tujuan gimana caranya percepatan ini biar bisa tercapai semua,” tutur Angga.

Editor: Abdul Hamid

Referensi: https://nasional.kompas.com/read/2024/08/19/13403261/menkominfo-budi-arie-ungkap-alasan-ia-perlu-dua-wakil-menteri

August 19, 2024
GP Ansor Mobilisasi 8 Juta Banser Jaga Kantor PBNU, Gigin Praginanto: Premanisme Berjubah Agama

Pengamat Kebijakan Publik, Gigin Praginanto

SAFAHAD Technology – GP Ansor dikabarkan menyiagakan 8 juta anggota Banser untuk menjaga kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di seluruh Indonesia.

Kebijakan ini memicu berbagai tanggapan, salah satunya dari Pengamat Kebijakan Publik, Gigin Praginanto, yang memberikan komentar tajam terkait hal tersebut.

Gigin Praginanto menyoroti tindakan GP Ansor dengan kritik pedas. Menurutnya, langkah menyiagakan jutaan anggota Banser untuk pengamanan kantor PBNU berpotensi memicu kesalahpahaman dan memberikan kesan yang kurang baik di mata publik. “Premanisme berjubah agama,” kata Gigin dalam keterangannya di aplikasi X @giginpraginanto (7/8/2024).

Sebelumnya, Ketua Umum Gerakan Pemuda (GP) Ansor, Addin Jauharudin, menegaskan bahwa pihaknya akan siaga selama 24 jam untuk menjaga kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Jakarta Pusat. Langkah ini diambil setelah kantor PBNU menjadi sasaran demonstrasi pada Jumat, 2 Agustus 2024 kemarin.

Addin menyatakan bahwa seluruh anggota Banser yang berjumlah 8 juta orang di seluruh Indonesia telah diminta untuk bersiaga jika diperlukan dalam menjaga keamanan PBNU. Ia menekankan bahwa demonstrasi di kantor PBNU tidak diperbolehkan.

Seperti diketahui, demonstrasi dilakukan oleh sekelompok massa yang menamakan diri sebagai Aliansi Santri Gus Dur. Mereka menuntut beberapa hal, termasuk pengunduran diri Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf.

Baca Selengkapnya, Pages/Halaman 2

PBNU menuding bahwa aksi demonstrasi tersebut didalangi oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Wakil Sekretaris Jenderal PBNU, Suleman Tanjung, menuduh bahwa massa demonstran digerakkan oleh sejumlah kader PKB.

Ketegangan antara PBNU dan PKB meningkat setelah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) membentuk panitia khusus (pansus), untuk menyelidiki penyelenggaraan ibadah haji tahun 1445 H. Pansus ini disahkan oleh Wakil Ketua DPR, Muhaimin Iskandar, yang juga merupakan Ketua Umum PKB.

Sumber: https://fajar.co.id/2024/08/07/gp-ansor-siagakan-8-juta-banser-jaga-kantor-pbnu-gigin-praginanto-premanisme-berjubah-agama/?page=all

August 7, 2024
Rakyat Belum Siap Memaafkan Jokowi

Presiden RI, Joko Widodo sebelum bertolak ke Jepang, Sabtu (16/12/2023)/Net

SAFAHAD Technology – Presiden Joko Widodo meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia atas segala salah dan khilafnya dalam menjalankan amanah sebagai Presiden Republik Indonesia (RI).

Permintaan maaf itu Jokowi sampaikan dalam sambutan momen zikir kebangsaan di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis malam (1/8).

“Jokowi minta maaf karena merasa bersalah. Boleh-boleh saja. Tetapi, apakah rakyat mau memaafkan, belum tentu,” kata Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) Anthony Budiawan kepada Kantor Berita Politik RMOL dan Ekonomi, Minggu (4/8).

Menurutnya, ada banyak kelompok masyarakat yang tidak bisa menerima permintaan maaf Jokowi. Khususnya mereka yang merasa dijahati, dizalimi, atau dikhianati oleh kebijakan Jokowi.

“Dan banyak lagi alasan yang membuat masyarakat kelompok tertentu berat memberi maaf kepada Jokowi,” kata Anthony.

Anthony mengatakan, ada beberapa kelompok masyarakat terutama kelas menengah hingga ke bawah yang belum memaafkan Jokowi lantaran kebijakan pemerintahannya selama 10 tahun telah menyusahkan.

Seperti kebijakan memberi insentif bebas PPN untuk kendaraan bermotor tetapi menaikkan pajak PPN konsumsi (dari 10 persen menjadi 11 persen).

Atau menaikkan harga BBM (bersubisidi) pada September 2022 di tengah kenaikan penerimaan negara yang cukup tinggi, mencapai hingga 40 persen.

“Masyarakat kelompok bawah yang mungkin tidak bisa memaafkan Jokowi karena kebijakannya yang pro oligarki memberi dampak langsung memiskinkan mereka,” tutup Anthony.

Sumber: https://rmol.id/politik/read/2024/08/04/631236/10-tahun-bikin-susah-belum-tentu-rakyat-maafkan-jokowi

August 4, 2024