Category: PDI Perjuangan

Gugatan PDIP Berpotensi Gibran Batal Dilantik, Jhon Sitorus: Keluarga Raja Jawa Makin Panik

Wakil Presiden Terpilih Gibran Berpotensi Batal Dilantik

SAFAHAD Technology – Pegiat media sosial Jhon Sitorus mengomentari gugatan yang diajukan oleh PDIP di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden (Cawapres) pada Pemilu 2024.

Jhon menyebut bahwa keluarga Presiden Jokowi, yang dia istilahkan sebagai “keluarga Raja Jawa,” semakin panik menjelang putusan PTUN yang dijadwalkan pada 10 Oktober 2024.

“Keluarga Raja Jawa makin panik karena nasib Gibran akan ditentukan oleh PTUN,” ujar Jhon dalam keterangannya di aplikasi X @JhonSitorus_18 (5/10/2024).

Dikatakan Jhon, jika gugatan PDI Perjuangan diterima oleh PTUN, maka Gibran berpotensi tidak dilantik sebagai Wakil Presiden, meskipun terpilih dalam Pilpres 2024.

“Jika PTUN menerima gugatan PDI Perjuangan, maka Gibran berpotensi tidak dilantik jadi Wakil Presiden,” tukasnya.

Ia menilai bahwa gugatan tersebut semakin kuat setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menjatuhkan vonis adanya pelanggaran etika kepada Ketua MK, Anwar Usman, yang disebut-sebut berperan dalam meloloskan Gibran sebagai Cawapres.

Baca Selengkapnya, Pages / Halaman 2

“Gugatan PDI Perjuangan makin kuat karena MK memvonis adanya pelanggaran etik kepada Anwar Usman,” ungkapnya.

Jhon kemudian menyindir bahwa jika ada reaksi emosional dari pihak keluarga Gibran terkait hasil putusan tersebut, mereka akan lebih terhormat jika menerima keputusan PTUN secara bijak.

“Lebih terhormat (dihentikan) lewat PTUN. Kalau nangis tantrum, kita bisa jelaskan baik-baik sambil kita sumbangkan mobil-mobilan,” tandasnya.

Sebelumnya diketahui, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta dijadwalkan akan membacakan putusan gugatan Perkara Nomor: 133/G/TF/2024/PTUN.JKT yang menentukan nasib Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden terpilih.

Gugatan ini diajukan oleh PDI Perjuangan terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU), yang sebelumnya telah mengesahkan Gibran sebagai calon wakil presiden dalam Pemilu 2024.

Menurut informasi yang dilansir dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PTUN Jakarta, putusan akan diumumkan pada Kamis, 10 Oktober 2024, pukul 13.00 WIB. Sidang dengan agenda pembacaan putusan ini akan dilakukan secara elektronik melalui e-court.

Baca Selengkapnya, Pages / Halaman 3

“Tanggal sidang: Kamis, 10 Oktober 2024 pukul 13.00 sampai dengan selesai. Agenda: pembacaan putusan secara elektronik melalui e-court,” demikian bunyi pengumuman di SIPP PTUN Jakarta.

Jika gugatan PDI Perjuangan diterima oleh PTUN, maka status Gibran sebagai wakil presiden terpilih dapat dianggap tidak sah. Hal ini dapat memberikan dampak besar terhadap proses pelantikan dan dinamika politik ke depan.

Gugatan ini menarik perhatian luas karena menyangkut pencalonan Gibran sebagai wakil presiden, yang sebelumnya juga diwarnai kontroversi.

PDI Perjuangan menilai bahwa keputusan KPU yang mengesahkan Gibran melanggar aturan, dan hal tersebut menjadi dasar dari gugatan ini.

Sumber: Fajar

October 6, 2024
Klarifikasi Chico Hakim Nyaris Adu Jotos dengan Silfester Matutina

Klarifikasi Chico Hakim Nyaris Adu Jotos dengan Silfester Matutina

SAFAHAD Technology – Juru Bicara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Chico Hakim, memberikan penjelasan mengenai insiden ketegangan yang terjadi antara dirinya dan Ketua Umum Solidaritas Merah Putih, Silfester Matutina, dalam program Inews TV bertajuk “Rakyat Bersuara” pada Selasa malam, 3 September.

Dalam acara tersebut, Silfester juga terlibat perdebatan sengit dengan Rocky Gerung, yang berujung pada saling memaki. Situasi semakin memanas sehingga pembawa acara Aiman Witjaksono harus menghentikan sementara tayangan untuk meredakan intensitas diskusi.

Setelah acara selesai, situasi tak kalah tegang muncul di antara Chico dan Silfester. Sebuah video adu argumen mereka pun beredar di media sosial; namun penyebab pasti dari ketegangan ini masih belum jelas.

Saat dihubungi secara terpisah untuk mengklarifikasi insiden tersebut, Chico memilih untuk tidak menjawab secara langsung. Dia menyatakan bahwa niat awalnya adalah untuk menengahi konflik antara Silfester dan Rocky.

“Intinya niatnya untuk menyudahi cekcok enggak berujung antara keduanya,” kata Chico saat dihubungi, Kamis (4/9). Chico kemudian menjelaskan bahwa ketegangan antara dirinya dengan Silfester sudah selesai. Ia mengaku telah bersalaman dengan relawan Joko Widodo (Jokowi) itu.

“Alhamdulillah setelah adegan ini semua clear kok. Kita semua sudah bersalam-salaman dan lanjut ke segmen terakhir dengan closing statement masing-masing,” katanya.

Baca Selengkapnya, Pages/Halaman 2

Dilansir dari laman CNNIndonesia.com juga telah mencoba menghubungi pihak Silfester terkait hal ini namun hingga saat ini belum mendapat tanggapan resmi.

Editor: Abdul Hamid

Referensi: https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240905063605-32-1141143/nyaris-adu-jotos-dengan-silfester-matutina-chico-hakim-buka-suara

September 5, 2024
Sepakat dengan Rocky Gerung, PDIP “Nge-gas” Sebut Jokowi Palsu

SAFAHAD Technology – Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus mengungkapkan dirinya sepakat dengan Rocky Gerung, perihal sosok Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang palsu atau fake.

“Saya tanya (Rocky), kenapa yang bikin kamu benci sama Jokowi? ‘Oh itu manusia fake, semua yang dilakukan adalah pencitraan’. Tapi kemudian saya menemukan banyak pembenaran dari pandangan dia, yes Jokowi is totally fake,” ucap Deddy dalam diskusi bertajuk ’26 Tahun Reformasi Dihancurkan Presiden Jokowi’ di kawasan SCBD, Jakarta Selatan, Rabu (31/7/2024).

Padahal, kata dia, bila mengingat momen Jokowi pada 2014 silam yang memilih menaiki andong, daripada mobil anti peluru, publik memiliki kesan bahwa presidennya kini berasal dari rakyat biasa.

“Kita begitu terharu, ribuan orang kita menyambutnya sepanjang jalan Sudirman-Thamrin hingga istana, dengan satu bayangan betapa merakyatnya dia, tidak naik mobil tahan peluru, dia naik andong. Ternyata itu kereta kencana dalam benaknya,” tuturnya.

Dirinya bahkan menyinggung meme yang sempat ramai di sosial media, terkait foto Jokowi yang sedang berada di gorong-gorong.

“Maka kalau kemudian di media sosial kemarin-kemarin banyak muncul meme ‘kenapa ya dulu enggak kita tutup gorong-gorong itu’. Dulu saya marah, sekarang saya ikutan, bener ya kenapa kita tidak ikut menutup gorong-gorong itu kemarin sehingga kita tidak mengalami apa yang dialami hari ini, set back luar biasa,” tegasnya.

Baca Selengkapnya, Pages/Halaman 2

Ia mengakui baru menyadari kepalsuan Jokowi, sejak 2019 sehari setelah ditetapkannya hasil pemilu oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

“Kita mulai sadar bahwa Pak Jokowi fake, itu tahun 2019 sehari setelah penetapan MK, karena ada putusan hasil pemilu. Itu para lawyer diundang ke istana, dikira mau diucapkan terima kasih, diajak makan-makan mungkin diharapkan jadi komisaris atau apa, ternyata yang ditanya gimana caranya tiga periode, itu yang saya dengar dari salah seorang yang ikut dalam acara itu,” ungkap Deddy.

“Jadi pikiran untuk tiga periode itu hadir hanya satu hari setelah hasil pemilu 2019 ditetapkan oleh MK. Dan dari sanalah mulai terjadi, kalau kita mau mengatakan penyanderaan demokrasi, pembengkokan hukum dan segala macam,” lanjutnya.

Dan sejak 2019 itu, kata dia, para konglomerat oligarki mulai sering bertamu ke Istana Bogor.

“Karena di istana Bogor, (masyarakat) enggak tahu. Kita dapat informasi itu justru dari orang dekat Jokowi. ‘Bapak sekarang kok ngopinya sama orang-orang kaya ya, bukan lagi sama rakyat’,” kata dia.

“Jadi perubahan itu sudah sangat mendasar. Ini kita kembali ke zaman reformasi dulu semua kesalahan itu ada pada Soeharto, sekarang semua ada pada Jokowi,” tandasnya.

Sumber: https://www.inilah.com/pdip-sepakat-dengan-rocky-gerung-jokowi-is-totally-fake

August 4, 2024
Megawati Sentil Netralitas TNI Polri, Dudung Singgung Budi Gunawan

Dudung Abdurachman mengatakan desakan netralitas seharusnya tak hanya ditujukan ke TNI Polri, tapi juga ke Badan Intelijen Negara yang dipimpin Budi Gunawan. CNN Indonesia/ Caesar

SAFAHAD Technology – Mantan KSAD, Jenderal Purnawirawan Dudung Abdurachman merespons ucapan Megawati Soekarnoputri, yang meminta aparat TNI Polri untuk tidak melakukan intimidasi terhadap masyarakat di masa Pilpres 2024.

Dudung mengatakan, pernyataan Megawati itu seharusnya dapat dibuktikan. “Intimidasi rakyatku, artinya rakyat yang mana? Ya, kalau rakyatnya PDIP, ya, oke lah. Tapi, kan, semua juga banyak. Kan begitu, kan. Tapi kan, pembuktian itu tidak ada,” kata Dudung di Bandung, Rabu (7/2).

Dudung mengatakan pernyataan Megawati yang menyebut TNI dan polisi jangan mengintimidasi masyarakat, juga harus ditujukan kepada Badan Intelijen Negara (BIN).

“Harusnya kalau seorang negarawan ya menyampaikan seperti itu semuanya. Jangan hanya TNI Polri, ya BIN juga ya. Semua lah yang terlibat di dalamnya,” katanya.

Saat disinggung netralitas lembaga BIN, Dudung pun meragukan hal tersebut. Dudung berharap Kepala BIN Jenderal Budi Gunawan turut bersikap netral dan tidak memihak kepada salah satu capres dan cawapres.

“(Soal netralitas BIN) Saya tidak tahu sekarang karena kan sudah ada pembuktian tuh yang di Sorong, ada kesepakatan tapi itu sudah ditindaklanjut oleh panglima TNI, sudah langsung dipindahkan, diganti begitu juga oleh kepala BIN langsung diganti. Ya, mudah-mudahan lah ke depan ini, Pak BG ini akan netral. Saya berharap demikian, tidak memihak salah satu Paslon,” katanya.

Selanjutnya, Terkait netralitas TNI Polri, Dudung memastikan hal tersebut…

Sementara itu, terkait netralitas TNI Polri, Dudung memastikan hal tersebut menjadi hal dasar yang ada dalam setiap prajurit. Kalau pun dilanggar, aturan penegakan hukumnya sesuai peraturan yang berlaku.

“Kalau netralitas, saya kan pernah jadi KSAD, sejauh ini saya lihat kan sudah ditekankan sama panglima TNI dan Kapolri bahwa TNI Polri harus netral karena kan dia di posisi yang tengah-tengah,”katanya.

“Artinya, mereka tidak boleh memilih siapapun karena mereka sebagai unsur pengaman dan panglima TNI dan Kapolri sudah tegas bahwa apabila anggotanya yang melanggar maka mereka akan dihukum sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga kalau ada partai politik yang menyampaikan bahwa TNI Polri tidak netral, sejauh ini saya lihat tidak ada karena saya yakin mereka ini punya Sapta marga sumpah prajurit. Kalau ada oknum pun pasti akan ditindak tegas,” sambung dia.

Sumber: https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240207140510-617-1059796/netralitas-tni-polri-disentil-megawati-dudung-singgung-budi-gunawan

February 7, 2024
Diisukan Mundur dari Kabinet, Sri Mulyani Disebut Bertemu Megawati

Menteri Keuangan Sri Mulyani (tengah) dan Menteri PANRB Azwar Anas (kiri) dan Mendagri Tito Karnavian menghadiri Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Selasa (9/1/2024). (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan)

SAFAHAD Technology – Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto mengungkapkan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sudah bertemu dengan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri di tengah isu yang menyebut Sri Mulyani bakal mundur dari Kabinet Indonesia Maju.

Akan tetapi, Hasto tidak mau mengungkap isi pertemuan antara Sri Mulyani dan Megawati karena merupakan pertemuan tertutup.

“Bu Sri Mulyani dan Bu Mega karena sering ketemu di BRIN secara tertutup ya saya tak bisa sampaikan apa yang dibahas,” kata Hasto di Stadion Utama GBK, Jakarta, Sabtu (3/2/2024).

Hasto tidak mengungkapkan kapan pertemuan antara Megawati dan Sri Mulyani itu berlangsung.

Namun, ia mengingatkan bahwa Megawati dan Sri Mulyani sama-sama berada di Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) sehingga keduanya sering bersua.

“Pertemuan merupakan hal rutin, tentu saja juga berbicara tentang bangsa dan negara berbicara tentang fiskal itu merupakan hal penting,” ujar Hasto.

Ia juga mengungkapkan bahwa ada masalah dalam hal anggaran keuangan negara karena dana di sejumlah kementerian/lembaga dipotong untuk menggelontorkan bantuan sosial yang ditengarai bermuatan politis.

Selanjutnya, Ketika bansos sudah dipolitisasi untum kepentingan paslon 02

“Ketika bansos sudah dipolitisasi untum kepentingan paslon 02, bahkan ada bansos juga yang masuk ke kantong-kantong partai paslon 02, ini menunjukkan pelanggaran serius karena bansos anggaran rakyat dari pajak,” ujar dia.

Ekonom senior Faisal Basri menyebutkan, terdapat sinyal Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengundurkan diri dari posisinya. Menurut dia, hal tersebut menjadi masuk akal bagi seorang menteri teknokrat yang tidak berkecimpung dalam partai politik karena seorang teknokrat memiliki nilai etik dan moral yang kuat.

Namun demikian, Sri Mulyani mengaku masih bekerja dan menjalani tugasnya. Ia enggan menanggapi pertanyaan terkait kabar ajakan mengundurkan diri. “Ini (saya) kerja. Saya bekerja. Saya bekerja,” kata Sri Mulyani di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (19/1/2024) lalu.

Sumber: https://nasional.kompas.com/read/2024/02/03/15152271/diisukan-mundur-dari-kabinet-sri-mulyani-disebut-bertemu-megawati

February 3, 2024
Basuki Tjahaja Purnama Mundur dari Komisaris Utama Pertamina

Potret Ahok atau Basuki Tjahaja Purnama mengundurkan diri dari Komisaris Utama PT Pertamina (Instagram @basukibtp)

SAFAHAD Technology – Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok resmi mengundurkan diri dari posisinya sebagai Komisaris Utama PT Pertamina (Persero). Surat pengunduran dirinya diserahkan pada 2 Februari 2024.

“Unggahan ini merupakan bukti tanda terima Surat Pengunduran Diri saya sebagai Komisaris Utama PT. Pertamina (Persero),” ujar Ahok lewat keterangan yang diunggahnya di media sosial, Jumat (2/2/2024).

Kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu juga akan membantu kampanye Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Dengan begitu, sikap politiknya tidak lagi membingungkan.

“Dengan ini, saya menyatakan mendukung serta akan ikut mengkampanyekan pasangan calon presiden Ganjar Pranowo dan Mahfud MD,” ujar Ahok.

Sumber: https://ekonomi.republika.co.id/berita/s88a2b490/ahok-mundur-dari-komisaris-utama-pertamina

February 3, 2024
Hasto PDIP Tanggapi Prabowo Tak Salaman dengan Anies: Pemimpin Tak Boleh Emosional Seperti Itu

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto

SAFAHAD Technology – Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyangkan sikap Capres nomor urut 2, Prabowo Subianto yang tidak mau menyalami Capres 01, Anies Baswedan usai acara Debat Pilpres 2024 ketiga di Istora Senayan, Minggu malam (7/1/) kemarin.

Ia menilai Prabowo Subianto memiliki sikap yang tempramental setelah digoreng oleh Anies Baswedan di atas panggung adu gagasan. “Pak Prabowo tak mau salaman dengan Pak Anies, karena kritik-kritik tajam Pak Anies,” kata Hasto Kristiyanto.

“Seharusnya pemimpin tidak boleh emosional seperti itu,” ujar Hasto kepada awak media di di Sekretariat Pusat Koordinasi Relawan Ganjar-Mahfud, di Jalan Diponegoro Nomor 72, Jakarta Pusat, dikutip Senin (8/1/2024).

Hasto Kristiyanto pun membalikkan pernyataan Menteri Pertahanan (Menhan) itu terkait pentingnya etika dalam kepemimpinan yang harus ada standar etik yang tinggi untuk pemimpin Indonesia.

“Harusnya salaman saja tunjukkan suatu hal yang baik sehingga Pak Prabowo perlu belajar juga bagaimana membangun karakter bangsa, sehingga apa yang disampaikan Pak Prabowo tadi tentang etika sebagai hal yang tertinggi itu juga dijalankan satunya kata dan perbuatan,” tuturnya.

Sebelumnya, Prabowo Subianto mengakui dirinya tidak menyalami capres Anies Baswedan usai menjalani semua sesi debat capres yang digelar KPU di Istora, Senayan, Jakarta, Minggu (7/1/2024) malam.

“Dia enggak datang ke saya, saya lebih tua dari dia, saya lebih senior dari dia, oke ya,” ujar Prabowo di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (7/1/2024).

Selanjutnya, Pernyataan itu disampaikannya saat konferensi pers

Pernyataan itu disampaikannya saat konferensi pers dengan didampingi jajaran TKN Prabowo-Gibran sebelum capres-cawapres meninggalkan lokasi debat.

Sedangkan Anies Baswedan, juga mengakui tidak sempat bersalaman dengan capres Prabowo Subianto usai debat. Kepada awak media, capres nomor urut 1 itu sudah mencari Prabowo namun tidak berhasil menemuinya.

“Sesudah selesai (debat), saya mencari (Prabowo) tapi sudah tidak ada, jadi tidak tahu kemana harus salaman,” jawab Anies.

Sumber: Inilah

January 9, 2024
Tak Hadiri Ultah PDIP, Jokowi Antisipasi Diolok-olok Megawati?

Megawati Soekarnoputri dan Joko Widodo/Net

SAFAHAD Technology – Akan ke luar negeri saat hari ulang tahun PDI Perjuangan, Presiden Joko Widodo diyakini mengantisipasi agar tidak diolok-olok Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri saat pidato nantinya.

Hal itu disampaikan komunikolog politik dan hukum nasional, Tamil Selvan merespon rencana kunjungan kerja Jokowi ke Filipina bertepatan dengan perayaan hari ulang tahun (HUT) ke-51 PDIP pada Rabu (10/1).

Kang Tamil mengatakan, posisi Jokowi tidak mendukung PDIP sudah sangat jelas. Apalagi ketika anaknya Jokowi, Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto yang merupakan rival dari capres-cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD yang diusung PDIP.

“Sehingga tentu dalam situasi seperti ini, tidak menguntungkan bagi Jokowi untuk hadir dalam acara PDIP,” kata Kang Tamil kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (8/1).

Bahkan kata Kang Tamil, suasana internal PDIP sendiri saat ini tidak welcome kepada Jokowi. Untuk itu, Jokowi bakal tidak hadir agar tidak hanya diolok-olok oleh Megawati nantinya.

“Kita tau sifat dari Bu Megawati selaku ketua umum kira-kira modelnya apa yang tidak dia senangi di dalam hati akan dia keluarkan begitu saja,” tuturnya.

“Kan Jokowi tentu mengantisipasi dirinya akan menjadi bahan olok-olokan Megawati dalam pidatonya ketika dia hadir dalam ultah tersebut,” tandasnya.

Sumber: rmol.id

January 8, 2024
FX Rudy Kritik Soal 17 Program Prioritas di Solo, Ini Tanggapan Gibran

Wali Kota Solo dan cawapres Gibran Rakabuming Raka mendapat kritik dari kader senior PDIP FX Hadi Rudyatmo. (ANTARA FOTO/MOHAMMAD AYUDHA)

SAFAHAD Technology – Wali Kota Solo sekaligus cawapres nomor urut 1 Gibran Rakabuming Raka menanggapi kritik dari Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP Solo, FX Hadi Rudyatmo, soal program-program pembangunan di Kota Solo.

Gibran justru mengapresiasi kecaman yang dilontarkan Rudy terkait 17 program prioritas yang selama ini digembar-gemborkan Pemerintah Kota (Pemkot) Solo. “Ya terima kasih untuk Pak Rudy untuk masukannya,” kata Gibran saat ditemui di Balai Kota Solo, Kamis (30/11).

Rudy sebelumnya menyebut pencapaian17 program prioritas di Solo bukan hasil kerja Gibran lantaran proyek-proyek itu dibiayai APBN dan dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).

Di sisi lain Gibran enggan menanggapi lebih jauh kritik Rudy tersebut. “Yang penting semua pembangunan bermanfaat untuk warga. Wis, rasah dibahas ya (sudah tidak usah dibahas ya),” kata Gibran.

Program prioritas yang dimaksud adalah pembangunan dan penataan Kota Solo yang dibesut Gibran sejak menjabat sebagai Wali Kota.

Hampir semua berupa proyek fisik seperti pembangunan Masjid Agung Sheikh Zayed, Kebun Binatang Solo Safari, Elevated Rail Joglo, PLTSa Putri Cempo, pembangunan Pracima Tuin Mangkunegaran, Museum Sains dan Teknologi, Islamic Center, GOR Indoor Manahan, serta dua pasar tradisional.

Halaman Selanjutnya…

Selain pembangunan infrastruktur, Gibran juga menggarap penataan kawasan berupa revitalisasi Keraton Kasunanan Surakarta, penataan Solo Techno Park, penataan PKL Manahan, penataan kawasan kumuh Semanggi-Mojo, penataan Taman Balekambang, dan penataan Koridor Ngarsopuro-Gatot Subroto.

Rudy menilai 17 program prioritas tersebut bukan hasil kerja Gibran. Pasalnya, proyek-proyek besar itu dibiayai APBN dan dana TJSL. Menurut Rudy, program Wali Kota seharusnya dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan dibiayai APBD.

Sumber: https://www.cnnindonesia.com/nasional/20231130184917-32-1031271/gibran-tanggapi-kritik-fx-rudy-soal-17-program-prioritas-di-solo

December 1, 2023
FX Rudy Sindir Gibran Lewat Pantun, Sebut Bohongi Warga Solo

Mantan Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo

SAFAHAD Technology – Ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudyatmo alias FX Rudy mengungkapkan bahwa kinerja Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka banyak membohongi rakyat. Hal itu, kata dia, dapat terlihat dari 17 skala prioritas yang dibuat di Kota Solo.

“Anak-anak, kader-kader PDIP sekarang bangkit karena keculasan dan kebohongan. Seperti contoh di Solo saja lah. 17 skala prioritas yang dibuat oleh wali kota, itu semua menggunakan APBN dan CSR kok,” ujar FX Rudy kepada wartawan di Jakarta Selatan, dikutip Kamis, 30 November 2023.

Rudy pun menjelaskan bahwa skala prioritas merupakan buah pikiran dari sang wali kota itu sendiri serta melalui berbagai prosedur yang ada sehingga terbitlah Perda APBD.

“Kalau yang namanya skala prioritas itu adalah buah pikiran wali kota sendiri, dituangkan dalam RPJMD, lantas dibahas dengan menggunakan yang namanya Kuappas, jadilah yang namanya Perda APBD, itu baru namanya skala prioritas,” kata FX Rudy.

“Jadi rakyat jangan dibohongi. Lah jadi wali kota wes mbohongi kok. Karena saya pernah jadi wali kota. Jenenge (namanya) skala prioritas itu yang menggunakan anggaran belanja dan pendapatan daerah Kota Surakarta. Itu namanya skala prioritas,” sambungnya.

Di sisi lain, Rudy mengaku kasihan terhadap masyarakat di kota Solo karena banyak disuguhi oleh kebohongan. Ia pun membuat pantun yang mengatakan bahwa Indonesia milik rakyat, bukan milik pribadi

“Kalau saya nggak pernah mau menilai orang. Namun itu saya bantah kalau itu skala prioritas. Yang menilai biar rakyat. Tapi kalau rakyat hanya disuguhi kebohongan-kebohongan terus, anak cucu kita mau makan apa di negeri sendiri? Makanya saya punya pantun, saya lahir dan dibesarkan di NKRI. Pergi ke sawah menanam padi NKRI bukan milik pribadi, rakyat jangan diintimidasi,” pungkasnya.

Sumber: https://www.viva.co.id/berita/politik/1662828-fx-rudy-sindir-gibran-lewat-pantun-sebut-bohongi-warga-solo?page=all

December 1, 2023