Safahadtech

Category: Netralitas

  • Megawati Sentil Netralitas TNI Polri, Dudung Singgung Budi Gunawan

    Mantan KSAD, Jenderal Purnawirawan Dudung Abdurachman merespons ucapan Megawati Soekarnoputri, yang meminta aparat TNI Polri untuk tidak melakukan intimidasi terhadap masyarakat di masa Pilpres 2024.
    Dudung Abdurachman mengatakan desakan netralitas seharusnya tak hanya ditujukan ke TNI Polri, tapi juga ke Badan Intelijen Negara yang dipimpin Budi Gunawan. CNN Indonesia/ Caesar
    SAFAHAD Technology – Mantan KSAD, Jenderal Purnawirawan Dudung Abdurachman merespons ucapan Megawati Soekarnoputri, yang meminta aparat TNI Polri untuk tidak melakukan intimidasi terhadap masyarakat di masa Pilpres 2024.

    Dudung mengatakan, pernyataan Megawati itu seharusnya dapat dibuktikan. “Intimidasi rakyatku, artinya rakyat yang mana? Ya, kalau rakyatnya PDIP, ya, oke lah. Tapi, kan, semua juga banyak. Kan begitu, kan. Tapi kan, pembuktian itu tidak ada,” kata Dudung di Bandung, Rabu (7/2).

    Dudung mengatakan pernyataan Megawati yang menyebut TNI dan polisi jangan mengintimidasi masyarakat, juga harus ditujukan kepada Badan Intelijen Negara (BIN).




    “Harusnya kalau seorang negarawan ya menyampaikan seperti itu semuanya. Jangan hanya TNI Polri, ya BIN juga ya. Semua lah yang terlibat di dalamnya,” katanya.

    Saat disinggung netralitas lembaga BIN, Dudung pun meragukan hal tersebut. Dudung berharap Kepala BIN Jenderal Budi Gunawan turut bersikap netral dan tidak memihak kepada salah satu capres dan cawapres.

    “(Soal netralitas BIN) Saya tidak tahu sekarang karena kan sudah ada pembuktian tuh yang di Sorong, ada kesepakatan tapi itu sudah ditindaklanjut oleh panglima TNI, sudah langsung dipindahkan, diganti begitu juga oleh kepala BIN langsung diganti. Ya, mudah-mudahan lah ke depan ini, Pak BG ini akan netral. Saya berharap demikian, tidak memihak salah satu Paslon,” katanya.

    Selanjutnya, Terkait netralitas TNI Polri, Dudung memastikan hal tersebut…

    Sementara itu, terkait netralitas TNI Polri, Dudung memastikan hal tersebut menjadi hal dasar yang ada dalam setiap prajurit. Kalau pun dilanggar, aturan penegakan hukumnya sesuai peraturan yang berlaku.

    “Kalau netralitas, saya kan pernah jadi KSAD, sejauh ini saya lihat kan sudah ditekankan sama panglima TNI dan Kapolri bahwa TNI Polri harus netral karena kan dia di posisi yang tengah-tengah,”katanya.

    “Artinya, mereka tidak boleh memilih siapapun karena mereka sebagai unsur pengaman dan panglima TNI dan Kapolri sudah tegas bahwa apabila anggotanya yang melanggar maka mereka akan dihukum sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga kalau ada partai politik yang menyampaikan bahwa TNI Polri tidak netral, sejauh ini saya lihat tidak ada karena saya yakin mereka ini punya Sapta marga sumpah prajurit. Kalau ada oknum pun pasti akan ditindak tegas,” sambung dia.

    Sumber: https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240207140510-617-1059796/netralitas-tni-polri-disentil-megawati-dudung-singgung-budi-gunawan

  • Jubir AMIN Singgung dimana Netralitas Aparat soal Praktik Politik Dinasti

    Kemungkinan ketidaknetralan aparat pemerintahan bahkan aparat keamanan untuk memenangkan anak Presiden sangat besar pada Pilpres 2024
    Jubir Timnas AMIN, Hasreiza. Foto: Twitter/Reiza_Patters
    SAFAHAD Technology – Pemilihan Presiden (Pilpres) tahun 2024 dibayangi praktik politik dinasti yang dilakukan Presiden Jokowi, di mana anaknya Gibran Rakabuming Raka dipaksakan ikut menjadi calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto.

    Kondisi tersebut membuat Pilpres 2024 rawan terjadi penyalahgunaan kekuasaan demi memenangkan sang anak Presiden (Gibran).

    “Kemungkinan ketidaknetralan aparat pemerintahan bahkan aparat keamanan untuk memenangkan anak Presiden sangat besar pada Pilpres 2024” kata Juru bicara Tim Pemenangan Nasional Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN), Hasreiza atau lebih dikenal dengan Reiza Patters ketika menjadi narasumber dalam diskusi Rembug Malam Reboan”, yang diadakan oleh aktivis Pejuang Perubahan di Markas Rumah Pejuang Perubahan Semarang (5/12/2023) malam.




    Reiza mengungkapkan para kepala desa yang sejatinya terancam pidana jika tidak netral dalam pemilu, justru menunjukkan keberpihakannya pada pasangan calon yang cawapresnya adalah anak Presiden.

    “Dan hal tersebut ada kesan dibiarkan, tanpa takut dan tanpa malu serta tanpa tindakan apa-apa dari lembaga negara penyelenggara dan pengawas pemilu,”kata Reiza.

    Dalam diskusi tersebut Reiza menyebut setidaknya ada tiga kemungkinan motivasi yang melatarbelakangi Presiden Joko Widodo melakukan itu.

    Selanjutnya, Halaman 2

    Pertama Jokowi ingin mempertahankan kekuasaannya melalui anaknya untuk menyelamatkan proyek-proyek yang dianggap sebagai “legacy” masa pemerintahannya.

    Kedua, Jokowi ingin memanfaatkan situasi di saat dirinya masih menjabat sebagai penguasa agar anaknya bisa menjadi bagian dari kepemimpinan tertinggi Republik.

    Dan ketiga, sebagai bagian dari upaya balas dendam Jokowi kepada Megawati yang dianggap merendahkan dirinya selama ini.

    “Ya, ketiga kemungkinan motivasi itu sangat mungkin melatarbelakangi tindakan Presiden dalam mengupayakan anaknya sendiri maju menjadi calon wakil Presiden di Pilpres 2024 yang akan datang. Apalagi dia pasti sangat mengenal kemampuan anaknya sendiri, bahwa tidak akan bisa menjadi penguasa dan melanjutkan warisannya sebagai Presiden tanpa bantuan dirinya dengan kekuasaannya sebagai pemimpin tertinggi pemerintahan,” jelasnya.

    Sumber: https://kumparan.com/kumparannews/jubir-amin-singgung-netralitas-aparat-soal-praktik-politik-dinasti-21iTUFk8T2i