Safahadtech

Category: Joko Widodo

  • BEM UGM Beri Gelar Jokowi Alumnus UGM Paling Memalukan, Berikut Deretan Kritik BEM Seluruh Indonesia

    Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Gadjah Mada atau BEM UGM memasang baliho bergambarkan Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Bunderan UGM.
    Baliho besar bergambar Presiden Joko Widodo atau Jokowi dengan dua sisi wajah terpampang mencolok di area bundaran kampus Universitas Gadjah Mada (UGM) Jumat 8 Desember 2023. Foto: Detikcom
    SAFAHAD Technology – Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Gadjah Mada atau BEM UGM memasang baliho bergambarkan Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Bunderan UGM. Baliho dengan wajah Jokowi itu terbagi menjadi dua sisi dengan latar belakang berbeda. Pertama menampilkan separo wajah Jokowi berjas hitam memakai mahkota ala raja dengan latar istana negara dengan keterangan masa jabatan ‘2014-2024 ?’.

    Gambar kedua wajah Jokowi dengan jaket almamater mengenakan caping berlatar kampus UGM dengan keterangan masa kuliah ‘1980-1985’. Di tengah baliho tertulis kalimat “Penyerahan Nominasi Alumnus UGM Paling Memalukan”. Ini bukan kali pertama Jokowi dikritik oleh BEM. Berikut daftar kritik BEM terhadap Jokowi.

    1. Jokowi The King of Lips Service (BEM UI)

    Pada Juni 2021, BEM UI membuat heboh jagat maya dengan mengunggah poster kritikan terhadap Jokowi. Dalam poster tersebut, terpampang gambar Jokowi disertai tulisan “Jokowi: The King of Lip Service”. Mereka menilai Jokowi acap mengobral janji manis. Beberapa di antaranya, Jokowi rindu didemo, visi misi memperkuat KPK, serta merevisi UU ITE. Tetapi realitasnya berbeda.

    2. Jokowi Milik Parpol, Bukan Milik Rakyat (BEM UI)

    BEM UI mengunggah kajian di akun Instagram @BEMUI_official pada Ahad, 21 Mei 2023 dengan judul “Jokowi Milik Parpol, Bukan Milik Rakyat”. Menurut mereka, Jokowi telah beberapa kali secara terang-terangan menunjukkan sikap yang tidak netral.



    Jokowi menyatakan dukungan kepada sejumlah bakal calon presiden (Bacapres) dan menggunakan fasilitas negara demi kepentingan partai politik.

    3. Geruduk Istana (BEM SI)

    Geruduk Istana adalah demo dalam rangka mengkritik sembilan tahun kepemimpinan Jokowi. Inisiator dari demo ini adalah BEM SI (Seluruh Indonesia). Demo ini berlangsung pada 20 Oktober 2023 dan sempat diwarnai kericuhan. Selain penyampaian kritik, BEM SI juga melakukan orasi dan menyanyikan yel-yel.

    4. Politik Sayang Anak Ala Jokowi (BEM Unud)

    BEM Universitas Udayana (Unud) melakukan aksi kritik terhadap dinasti politik Jokowi. Aksi tersebut dilakukan dengan mengunggah foto di Instagram. BEM Unud mengatakan bahwa lembaga negara pengawal konstitusi itu melakukan prank.

    Sebelumnya, MK menolak pengajuan batas usia capres-cawapres oleh Partai Solidaritas Indonesia, Partai Garuda dan kumpulan kepala daerah. Dalihnya, tidak dapat mengubah atau menurunkan angka usia capres-cawapres.


    Namun, saat Almas Tsaqibbiru mengajukan gugatan serupa, MK mengabulkan dengan alasan pengalaman menjabat capres-cawapres.

    BEM Unud menilai putusan MK tersebut merupakan pelanggaran dan pelecehan terhadap demokrasi. Dengan adanya putusan ini, pintu gerbang bagi putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka untuk menjadi cawapres di pemilu 2024 kian terbuka.

    Selanjutnya 5. Alumnus Paling Memalukan (BEM UGM)

    5. Alumnus Paling Memalukan (BEM UGM)

    BEM UGM mengkritik Jokowi karena menurut mereka di bawah pemerintahan Jokowi, sangat mudah mengkriminalisasi aktivis-aktivitis pro demokrasi yang menyuarakan suara kritis. Dan makin menurunnya indeks demokrasi.

    Selain itu, BEM UGM juga menyebut bobroknya konstitusi lewat skandal rekayasa di tubuh Mahkamah Konstitusi (MK) saat masih dijabat adik ipar Jokowi, Anwar Usman. Yang meloloskan gugatan batas usia calon presiden wakil presiden untuk anak sulung Jolowi, Gibran Rakabuming Raka yang kini maju sebagai cawapres pendamping Prabowo Subianto.

    6. Kata Jokowi dan Lihat Sebaliknya (BEM Unpad)

    Menanggapi kenaikan harga BBM subsidi pertalite dan solar, Ketua BEM Unpad Virdian Aurellio atau dikenal Iyang melihat bahwa para pejabat terbilang hipokrit. Ia juga melihat kebijakan negara saat ini dari arah sebaliknya.

    “Cara menebak kondisi negara adalah dengar kata Jokowi dan lihat sebaliknya. Presiden Jokowi pun sebenarnya pernah bilang bahwa tidak akan menaikan harga BBM, tapi justru sekarang akhirnya malah dinaikan,” kata Iyang kepada Tempo.co, pada Rabu 7 September 2022.

    “Apalagi pada 2019, BBM pernah naik, akhirnya ada satu analisa. BBM itu sengaja dinaikkan oleh rezim Jokowi ketika menuju pemilihan. Lalu ketika pemilihan tiba, semua harga lalu diturunkan biar terkesan sebagai pahlawan dan akhirnya terpilih kembali,” katanya.

    Sumber: https://nasional.tempo.co/read/1807456/bem-ugm-beri-gelar-jokowi-alumnus-ugm-paling-memalukan-berikut-deretan-kritik-bem-seluruh-indonesia

  • Tanggapan Capres Anies Baswedan Terkait Pernyataan Agus Rahardjo Sebut Jokowi Minta Hentikan Kasus E-KTP

    SAFAHAD Technology – Capres Nomor Urut 1, Anies Baswedan memberikan tanggapan mengenai pernyataan Mantan Ketua KPK, Agus Rahardjo, dalam program ROSI KompasTV yang menyebut bahwa dirinya pernah diminta oleh Presiden Jokowi untuk menghentikan kasus e-KTP.

    “Menurut kami, tugas dan kewenangan KPK harus dikembalikan,” ujar Capres Nomor Urut 1, Anies Baswedan pada Jumat, (1/12/2023).

    “Sehingga KPK memiliki independensi, memiliki ruang untuk menegakkan hukum. Tanpa ada intervensi dari manapun juga,” lanjutnya.

    Sumber: https://www.kompas.tv/video/465703/capres-anies-baswedan-tanggapi-pernyataan-agus-rahardjo-sebut-jokowi-minta-hentikan-kasus-e-ktp



  • Mahfud Tanggapi soal Cerita Agus Rahardjo ‘Jokowi Minta Setop Kasus e-KTP’

    SAFAHAD Technology – Mantan Ketua KPK Agus Rahardjo bercerita tentang Presiden Joko Widodo (Jokowi) pernah meminta kasus e-KTP yang melibatkan Setya Novanto disetop. Menko Polhukam Mahfud Md mengatakan kebenaran cerita itu hanya Agus Rahardjo yang mengetahui.

    “Tapi apakah itu benar atau tidak, bahwa Presiden mengintervensi Pak Agus, itu Pak Agus yang tahu,” kata Mahfud kepada wartawan di Pandeglang, Banten, Jumat (1/12/2023).

    Mahfud mengaku baru mendengar cerita adanya intervensi yang disampaikan mantan Ketua KPK itu. Sebab, kata Mahfud, Agus baru mengungkapkan ke publik.

    “Kalau kita kan nggak ada yang tahu, baru dengar sekarang juga. Dan pengakuannya juga nggak pernah bilang ke orang lain kecuali saat ini. Terpaksa bilang karena ditanya,” ujarnya.

    Mahfud membiarkan masyarakat menilai apa yang diceritakan Agus. Namun dia menyebut penegak hukum tidak boleh diintervensi.

    “Ya biar masyarakat menilai bagaimana kasus ini. Tapi memang kita tidak boleh mengintervensi penegakan hukum. Saya sendiri ndak pernah,” imbuhnya.

    Mahfud berharap KPK segera pulih setelah terpuruk. Mahfud mengaku mendengar bahwa KPK mendapat intervensi dari berbagai macam kalangan.




    “Ya supaya KPK sekarang hendaknya bangkit kembali sesudah terpuruk karena kasus pimpinannya yang ternyata tidak profesional-lah sampai ada yang ditangkap, ada yang intervensi. Menurut saya, intervensi ke KPK bukan hanya dari presiden kalau memang betul ada. Dari yang lain-lain juga sejauh yang saya dengar banyak,” ucapnya.

    “Dari parpol, dari pejabat-pejabat, dan selalu melakukan lobi-lobi untuk mengganggu penegakan hukum,” lanjutnya.

    Cerita Agus Rahardjo

    Cerita Agus mengenai pertemuan dengan Jokowi itu disampaikan dalam wawancara program Rosi di Kompas TV seperti dikutip, Jumat (1/12).

    Cerita Agus mengenai pertemuan dengan Jokowi itu disampaikan dalam wawancara program Rosi di Kompas TV seperti dikutip, Jumat (1/12). Agus mengatakan saat itu dipanggil sendirian oleh Jokowi ke Istana.

    “Saya terus terang pada waktu kasus e-KTP saya dipanggil sendirian, oleh Presiden. Presiden waktu itu ditemani oleh Pak Pratikno. Saya heran biasanya memanggil itu berlima, ini kok sendirian. Dan dipanggilnya juga bukan lewat ruang wartawan tapi lewat masjid kecil gitu,” kata Agus.

    Begitu masuk, Agus menyebut Jokowi sudah dalam keadaan marah. Menurut Agus, Jokowi meminta KPK untuk menghentikan kasus e-KTP Setya Novanto.

    “Di sana begitu saya masuk, Presiden sudah marah. Menginginkan… karena baru saya masuk, beliau sudah teriak ‘Hentikan’. Kan saya heran, hentikan, yang dihentikan apanya,” ujar Agus.

    “Setelah saya duduk, ternyata saya baru tahu kalau yang suruh hentikan itu adalah kasusnya Pak Setnov, Ketua DPR pada waktu itu, mempunyai kasus e-KTP supaya tidak diteruskan,” sambung dia.

    Selanjutnya, Istana Membantah

    Istana Membantah

    Istana menanggapi pernyataan Agus terkait Jokowi yang meminta kasus e-KTP Setnov dihentikan. Istana menyebut momen pertemuan Jokowi dan Agus tidak masuk agenda presiden.

    “Setelah dicek, pertemuan yang diperbincangkan tersebut tidak ada dalam agenda Presiden,” kata Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana, dalam keterangan tertulis kepada wartawan.

    “Kita lihat saja apa kenyataannya yang terjadi. Kenyataannya, proses hukum terhadap Setya Novanto terus berjalan pada 2017 dan sudah ada putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap,” sambung dia.

    Ari lalu menegaskan kembali sikap Jokowi terkait kasus Setnov. Jokowi menghormati proses hukum yang berlaku.

    “Presiden dalam pernyataan resmi tanggal 17 November 2017 dengan tegas meminta agar Setya Novanto mengikuti proses hukum di KPK yang telah menetapkannya menjadi tersangka korupsi kasus KTP Elektronik. Presiden juga yakin proses hukum terus berjalan dengan baik,” imbuh Ari.

    Selain itu, Ari menegaskan revisi UU KPK bukan inisiatif pemerintah, melainkan dari DPR. Revisi UU KPK juga disebut dilakukan setelah 2 tahun Setnov tersangka.

    “Perlu diperjelas bahwa Revisi UU KPK pada tahun 2019 itu inisiatif DPR, bukan inisiatif Pemerintah, dan terjadi dua tahun setelah penetapan tersangka Setya Novanto,” tegas Ari.

    Sumber: https://news.detik.com/berita/d-7066639/respons-mahfud-soal-cerita-agus-rahardjo-jokowi-minta-setop-kasus-e-ktp?single=1

  • Alasan MK Tolak Gugatan Usia Minimal Capres-Cawapres 40 Tahun

    Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materiil nomor 141/PUU-XXI/2023 terkait syarat usia minimal capres-cawapres paling rendah 40 tahun atau berpengalaman sebagai gubernur atau wakil gubernur.
    MK tolak gugatan batas usia capres cawapres 40 tahun atau berpengalaman jadi Gubernur. (ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso)
    SAFAHAD Technology – Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materiil nomor 141/PUU-XXI/2023 terkait syarat usia minimal capres-cawapres paling rendah 40 tahun atau berpengalaman sebagai gubernur atau wakil gubernur.

    Ketua MK Suhartoyo menyatakan MK menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Hal itu karena mahkamah menilai pokok permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Permohonan ini diajukan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, Brahma Aryana.

    Ia ingin MK menyatakan syarat usia capres-cawapres bisa di bawah 40 tahun asalkan pernah menjabat sebagai kepala daerah di tingkat provinsi, yakni gubernur atau wakil gubernur.




    Hal itu bertalian dengan syarat usia capres-cawapres pada Pasal 169 huruf q UU Pemilu yang dimaknai Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023.

    “Mahkamah berpendapat putusan a quo (Putusan 90) adalah putusan yang dijatuhkan oleh badan peradilan pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final yang mengandung makna terhadap putusannya tidak dapat dilakukan upaya hukum,” ujar Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih saat membacakan pertimbangan hukum pada Putusan 141 di Ruang Pleno Gedung MKRI, Jakarta, Rabu (29/11).

    Enny mengatakan hal itu karena MK sebagai badan peradilan konstitusi di Indonesia tidak mengenal adanya sistem stelsel berjenjang yang mengandung esensi adanya peradilan secara bertingkat yang masing-masing mempunyai kewenangan untuk melakukan koreksi oleh badan peradilan di atasnya terhadap putusan badan peradilan pada tingkat yang lebih rendah sebagai bentuk “upaya hukum”.

    Halaman Selanjutnya…

    Menurut Enny, hal tersebut juga menegaskan bahwa putusan MK berlaku dan mengikat serta harus dipatuhi oleh semua warga negara termasuk lembaga negara sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum tanpa adanya syarat apapun.

    Sebagai konsekuensi yuridisnya, jelas Enny, jika ada subjek hukum atau pihak tertentu yang berpendapat terhadap putusan MK terdapat hal-hal yang masih dirasakan adanya persoalan konstitusionalitas norma terhadap isu konstitusionalitas yang telah diputuskan atau dikabulkan oleh MK, maka dapat mengajukan pengujian inkonstitusionalitas norma dimaksud kepada MK.

    Upaya itu dapat dilakukan sepanjang tidak terhalang oleh ketentuan Pasal 60 UU MK maupun Pasal 78 PMK 2/2021, atau dapat meminta untuk dilakukan legislative review dengan cara mengusulkan perubahan kepada pembentuk undang-undang.

    Adapun Pemohon menilai ketentuan Pasal 17 ayat (5) UU 48/2009 seharusnya dapat diterapkan pula kepada MK. Hal itu mengingat MK merupakan badan peradilan pelaku kekuasaan kehakiman dan memiliki landasan konstitusional yang sama, in casu
    Pasal 24 UUD 1945.

    Jika ketentuan pasal tak dapat diterapkan, kata pemohon, maka akan menjadi berbahaya bagi perkembangan MK. Pemohon mengatakan hal itu dikaitkan dengan Putusan Majelis Kehormatan MK (MKMK) 2/2023 yang menyatakan adanya konflik kepentingan serta adanya intervensi dari pihak luar.

    Enny menerangkan secara faktual, Pasal 17 UU 48/2009 merupakan ketentuan yang mengatur tentang pengejawantahan sistem peradilan yang terpadu, baik Mahkamah Agung (MA) dan badan peradilan yang berada di bawahnya serta MK.

    Halaman Selanjutnya…

    Namun, Enny menyebut masing-masing badan peradilan, baik peradilan yang berada di MA dan lingkungan peradilan di bawahnya, dan juga MK dalam menjalankan tugas wewenang yudisialnya bertumpu pada hukum acara yang mengatur tata cara beracara pada masing-masing peradilan yang bersifat khusus.

    Masing-masing dari aturan itu memiliki karakter dan akibat hukum yang berbeda-beda apabila hukum acara dimaksud tidak dipenuhi.

    “Khusus ketentuan norma Pasal 17 UU 48/2009, jika dicermati memuat ketentuan-ketentuan yang bersifat umum yang tidak seluruh ketentuan yang ada dalam pasal dimaksud dapat diterapkan dalam praktik peradilan Mahkamah Konstitusi,” kata Enny.

    “Demikian halnya berkenaan dengan amanat Pasal 17 ayat (7) UU 48/2009 yang meminta agar perkara dapat kembali diperiksa dengan susunan majelis hakim yang berbeda adalah ketentuan yang juga tidak mungkin dapat diterapkan oleh Mahkamah Konstitusi,” jelas Enny.

    Enny menjelaskan karena dalam putusan MK wajinb diambil secara musyawarah untuk mufakat dalam sidang pleno hakim konstitusi oleh sembilan atau sekurang-kurangnya tujuh hakim konstitusi.

    Karenanya, pembentukan majelis yang berbeda untuk memeriksa kembali perkara sebagaimana yang dimaksudkan Pasal 17 ayat (7) UU 48/2009 mustahil dapat diterapkan di MK.

    Mahkamah disebut lebih menekankan dengan bertumpu pada UU MK yang bersifat khusus. Hal ini sejalan dengan asas “lex specialis derogat legi generali”, yakni ketentuan yang lebih khusus mengesampingkan ketentuan yang umum.

    Selanjutnya, MKMK tak nilai Putusan 90 cacat hukum

    MKMK tak nilai Putusan 90 cacat hukum

    Selain itu, pemohon menilai Putusan MKMK 2/2023 pada intinya menyimpulkan bahwa proses pemeriksaan dan pengambilan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 dilakukan secara melanggar etik dan hukum.

    Karena itu, pemohon berpendapat telah terdapat pelanggaran atas kemerdekaan kekuasaan kehakiman yang terjadi dalam proses pemeriksaan hingga pengambilan keputusan terhadap Putusan 90.

    Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh menerangkan pertimbangan hukum mahkamah terkait hal itu. Daniel menyebut mahkamah mencermati pertimbangan Putusan MKMK 2/2023 pada halaman 358 yang intinya menegaskan putusan MK bersifat final dan mengikat.

    “Dari pertimbangan Putusan MKMK dimaksud, telah membuktikan dan menegaskan bahwa MKMK tidak sedikitpun memberikan penilaian bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 adalah cacat hukum, tetapi justru menegaskan bahwa Putusan dimaksud berlaku secara hukum dan memiliki sifat final dan mengikat,” tegas Daniel.

    Oleh karenanya, Daniel menerangkan tidak ada pilihan lain bagi mahkamah untuk menegaskan bahwa Putusan 90 tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat sejalan dengan pendirian MKMK dalam Putusan Nomor 2/2023 tersebut.

    “Mahkamah berpendapat dalil pemohon berkenaan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 mengandung intervensi dari luar, adanya konflik kepentingan, menjadi putusan cacat hukum, menimbulkan ketidakpastian hukum serta mengandung pelanggaran prinsip negara hukum dan kemerdekaan kekuasaan kehakiman tidak serta merta dapat dibenarkan,” kata Daniel.

    MK sebelumnya mengubah ketentuan syarat usia minimal capres-cawapres dari awalnya paling rendah 40 tahun menjadi paling rendah 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah melalui Putusan 90.

    Putusan 90 itu menuai banyak sorotan publik karena dinilai memudahkan jalan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka yang juga anak Presiden Joko Widodo sekaligus keponakan Hakim Konstitusi Anwar Usman (saat itu menjabat sebagai Ketua MK) untuk ikut serta di Pilpres di 2024 meski usianya belum 40 tahun.

    Karenanya, putusan itu mengundang pro dan kontra di masyarakat. Sejumlah pihak bahkan mengajukan protes dan laporan dugaan pelanggaran kode etik kepada MKMK terkait putusan itu.

    Alhasil, Anwar dinilai terbukti melanggar kode etik perilaku hakim dan akhirnya dicopot dari jabatan Ketua MK. Kini, Gibran telah resmi menjadi cawapres nomor urut 2 bersama dengan capres Prabowo Subianto di Pilpres 2024.

    Sumber: https://www.cnnindonesia.com/nasional/20231130072951-617-1030840/alasan-mk-tolak-syarat-usia-minimal-capres-cawapres-40-tahun

  • Jokowi Ngeluh Jalanan Makin Macet! Diminta Genjot Ekspor, Ini Respons Pabrikan

    SAFAHAD Technology - Presiden RI Jokowi mendorong industri untuk tingkatkan ekspor kendaraan bermotor.
    Penjualan mobil yang tembus jutaan unit per tahun disebut jadi biang kerok kemacetan. Bagaimana respons pabrikan?
    SAFAHAD Technology – Presiden RI Jokowi mendorong industri untuk tingkatkan ekspor kendaraan bermotor. Sebab penjualan otomotif yang tembus jutaan unit per tahun disebut jadi biang kerok kemacetan. Bagaimana respons pabrikan?

    Toyota sebagai pemimpin pasar di Indonesia mengungkapkan setiap negara tujuan memiliki karakteristik yang berbeda. Jika pasar dalam negeri tumbuh dari produk yang beragam, potensi ekspor ke negara lain lebih besar.

    “Pertama dari produk line up ya, produk-produk apa yang cocok tidak hanya domestik Indonesia, cocok negara lain, kenapa produk ini penting? karena regulasinya akan berbeda contohnya euro 4, teknologi engine, safety, dan bagaimana ini bisa cocok untuk negara lain. Jadi kalau ini bisa kami lakukan, saya rasa ini pasti bisa lakukan ekspor lebih banyak lagi,” ujar Direktur Pemasar PT Toyota Astra Motor (TAM), Anton Jimmi saat ditemui di IIMS, belum lama ini.




    Selain itu, untuk memacu ekspor mobil buatan Indonesia, pemerintah juga dirasa perlu melakukan komunikasi dengan pemangku kebijakan di negara tujuan ekspor. Selain bisa mempromosikan Indonesia, pemerintah juga bisa mengenal ketentuan regulasi impor di negara tersebut.

    “Saya rasa perlu bantuan beberapa hal, satu bagaimana bersama-sama mengkomunikasikan ke negara tujuan ekspor, G to G bukan cuma B to B saja, dengan ini akan membuka diri untuk support produksi Indonesia, karena regulasi impor negara lain ini berbeda ada yang fordable ada yang non-fordable. Saya rasa itu akan membantu untuk mempromosikan,” tambahnya lagi.

    “Kedua insentif mengenai dari mulai supplier sampai assembly, part – part yang diproduksi Indonesia, lokalisasi untuk ekspor juga bisa ditambahkan, saya rasa dua hal itu yang dapat memacu ekspor otomotif Tanah Air,” sebut dia.

    Pabrikan lain, Wuling mengatakan eskpor dari Indonesia hanya ke negara yang memiliki setir kanan.

    “Sebenarnya peluang ekspor, karena ketika di Indonesia ini kan setir kanan, dan memang Wuling itu berencana untuk mengekspor kendaraan-kendaraan yang memang basisnya setir kanan. Kalau setir kiri di China, kalau kendaraan-kendaraan terutama di Asia Tenggara, di Asia yang setir kanan, itu bisa di-supply oleh Indonesia,” ujar Dian Asmahani, Brand & Marketing Director Wuling Motors.

    Saat ini Wuling tengah menjajaki peluang ekspor mobil listrik Air EV. Tapi masih dalam tahap penjajakan.

    “Sebenarnya kayak Air EV sendiri sudah banyak negara yang tertarik untuk memasarkan Air EV di negaranya. Kita sedang menjajaki karena ada regulasi dan beberapa hal yang sedang dipenuhi,” kata Dian.

    “Ada beberapa yang sudah kita kirim, tetapi dalam tujuan penjajakan ekspor yang lebih banyak lagi,” tambahnya lagi.

    Permintaan ekspor kendaraan bermotor asal Indonesia itu diungkapkan saat pembukaan Indonesia International Motor Show (IIMS) 2023. Jokowi menyebut bertumbuhnya angka penjualan seturut dengan makin macetnya jalanan di Indonesia.

    “Industri otomotif kita punya prospek cerah. Setiap tahun tumbuh signifikan. Tahun 2022 tumbuh 18 persen. Penjualan 2022 mobil 1 juta 48 ribu mobil. Dan juga motor mengalami peningkatan 3,3 persen. Meningkat di angka 5 juta 221 ribu unit di 2022,” ujar Jokowi saat meresmikan IIMS 2023 di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (16/2/2023).

    “Akibatnya, kita sekarang macet dimana-mana. Jakarta macet. Surabaya macet, Bandung macet, Medan macet, karena memang penjualannya sampai angka segitu,” tambah dia.

    Untuk itu Presiden Jokowi mendorong supaya Indonesia bisa meningkatkan angka ekspor. Apalagi saat ini Indonesia masih kalah soal ekspor jika dibandingkan dengan Thailand.

    “Supaya tidak macet saya mengajak industri otomotif untuk berorientasi pada ekspor. Memang meningkatnya tajam dari 300 ribu ini hampir 600 ribu,” ungkap dia.

    “Ini kami ucapkan terimakasih ke industri otomotif. Tapi kita masih kalah sama thailand. Makanya kami mau dorong lagi supaya ekspor naik lagi,” jelas Jokowi.[oto.detik]